JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melantik empat Pimpinan Tinggi Madya (setingkat Eselon I) pada Selasa (4/2/2020). Mereka adalah Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Carlo Brix Tewu, Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Nawal Nelly, serta Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Loto Srinaita Ginting.

Sebelumnya, sejak dilantik sebagai Menteri BUMN pada 23 Oktober 2019, adik pengusaha Garibaldi (Boy) Thohir itu telah melakukan sejumlah perombakan pejabat. Pada 25 Oktober 2019, dilantik dua wakil menteri: Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo. Pada 9 November 2019, ditunjuk empat staf khusus: Muhammad Ikhsan, Nanang Pamuji, Arya Sinulingga, dan Anhar Adel.

Koordinator Nasional Gerakan Bersama Buruh/Pekerja Badan Usaha Milik Negara (GEBER BUMN) Ahmad Ismail mengatakan selain sebagai entitas usaha, BUMN juga bertujuan untuk melayani kepentingan publik dan mempunyai peran yang sangat besar bagi peningkatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, kata Ais---panggilan Ahmad Ismail---para pejabat yang menduduki posisi penting di Kementerian BUMN dan setiap BUMN seharusnya adalah sosok yang profesional dan tidak memiliki benturan kepentingan. Jangan hanya memasang `orang dekat`, sebaliknya justru tempatkan mereka yang selama ini kritis terhadap pengelolaan BUMN. Hal demikian itu sejalan dengan amanat UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

"Jangan sampai BUMN menjadi kerajaan bisnis baru bagi siapa pun menteri yang menjabatnya. Apalagi, untuk tabungan dana Pilpres 2024," kata Ais kepada Gresnews.com, Rabu (5/2). 

Berdasarkan riset dan informasi yang dihimpun oleh Gresnews.com, penempatan para pejabat baru di sekeliling Menteri BUMN Erick Thohir memiliki sejumlah persinggungan yang berpotensi terjadi konflik kepentingan dengan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh kakak Erick Thohir, yaitu Garibaldi (Boy) Thohir. 

Utang Bank Mandiri
Kedua Wakil Menteri BUMN saat ini adalah mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri, Tbk. (BMRI). Wamen BUMN I Budi Gunadi Sadikin menjadi Dirut Bank Mandiri pada 2013-2016. Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menjadi Dirut Bank Mandiri pada 2016-2019.

Semasa Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Budi menjadi staf khusus. Dia juga pernah menjabat Dirut PT Inalum (Persero). Lantas, Budi menduduki jabatan Dirut MIND ID (Mining Industry Indonesia), entitas induk yang menaungi lima BUMN tambang: PT Antam, Tbk., PT Bukit Asam, Tbk., PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), dan PT Timah, Tbk. MIND ID diresmikan pada 17 Agustus 2019. Sementara itu, Tiko—panggilan Kartika Wirjoatmodjo—pernah menjadi Chief Financial Officer (CFO) Bank Mandiri pada 2015-2016 dan Managing Director Mandiri Sekuritas pada 2008-2011.

Sekarang, cermati profil dan postur keuangan PT Adaro Energy, Tbk. (ADRO). Terdapat hubungan bisnis yang nyata antara Bank Mandiri dan perusahaan yang dijalankan oleh kakak Erick Thohir yakni Garibaldi (Boy) Thohir. Boy Thohir menduduki posisi Presiden Direktur ADRO sekaligus pemegang 6,18% saham ADRO (1.976.632.710 lembar).

Merujuk Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2019 ADRO, terdapat sejumlah perjanjian utang antara ADRO (termasuk entitas anak) dan Bank Mandiri:

  • Pada 20 Agustus 2018, terdapat Perjanjian Fasilitas Kredit US$350.000.000 (Rp4,8 triliun, kurs saat ini) dengan sindikasi bank internasional dan nasional, di mana Bank Mandiri bertindak sebagai agen fasilitas dan ADRO sebagai penjamin. Perjanjian ini berakhir pada 20 Agustus 2020;
  • Pada 28 April 2014, terdapat perjanjian fasilitas perbankan dengan Bank Mandiri yang diubah terakhir kali pada 27 Juni 2019. Fasilitas itu untuk penerbitan treasury line dengan limit US$75.000.000 (Rp1 triliun) dan fasilitas garansi bank dengan limit US$50.000.000 (Rp686 miliar). Perjanjian berlaku sampai 27 April 2020;
  • Pada tanggal 30 September 2019, total fasilitas perbankan yang sudah digunakan yang diperoleh dari HSBC, PT Bank DBS Indonesia dan Bank Mandiri dalam berbagai mata uang, setara US$27.112.000 atau setara Rp370,5 miliar, kurs saat ini (Per 31 Desember 2018: US$47.730.000 atau setara Rp652,3 miliar, kurs saat ini). Fasilitas tersebut digunakan sehubungan dengan kontrak penjualan dan jaminan reklamasi.

Kepastian Kontrak dan Izin Adaro
Sejumlah pejabat baru di sekeliling Menteri BUMN Erick Thohir juga memiliki rekam jejak yang berkaitan dengan bisnis energi, terutama pertambangan dan migas, yang juga merupakan bisnis inti ADRO. Asal tahu saja, total aset ADRO per Kuartal III Tahun 2019 sebesar US$7.241.300.000 (setara Rp98,9 triliun, kurs saat ini).

Wamen I Budi Gunadi Sadikin adalah mantan Dirut MIND ID (Entitas Induk BUMN Pertambangan). Satu sosok strategis lainnya adalah Susyanto yang dilantik sebagai Sekretaris Kementerian BUMN. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM. Sebelumnya ia menjabat dua posisi penting, yakni Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM.  

Perlu diketahui, semasa menjabat Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian ESDM, Susyanto sempat mengurusi hal yang berkaitan dengan renegosiasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), yang melibatkan salah satunya adalah ADRO. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti potensi korupsi yang berkaitan dengan perpanjangan izin Adaro dkk itu. Pada 2019-2025, terdapat delapan perusahaan pemegang PKP2B, termasuk ADRO, yang tengah menanti kepastian.  

Sosok lain yang juga vital adalah yang berkaitan dengan izin pertambangan. Per 30 September 2019, selain PKP2B, ADRO memiliki setidaknya 13 izin usaha pertambangan, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Sesuai aturan, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUPE) yang berakhir pada 2014 harus ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi dan Produksi (IUPOP) di Kementerian ESDM karena adanya perubahan status menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Berkaitan dengan PMA itu, Staf Khusus Menteri BUMN Anhar Adel memiliki pengalaman. Sebab, dia pernah menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berhenti pada 1 November 2018, lalu duduk sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).

 

Laporan Pidana Panca Amara Utama di Kepolisian
Berkaitan dengan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Panca Amara Utama (PAU) tengah berperkara hukum dengan anak perusahaan Pupuk Indonesia yakni PT Rekayasa Industri (Rekind). Perkaranya adalah dugaan pidana penggelapan pabrik dan uang jaminan yang nilainya mencapai lebih dari Rp600 miliar. Rekind bertindak sebagai pelapor di Polda Metro Jaya. Perlu dicatat, Boy Thohir berposisi sebagai Presiden Komisaris PAU.

Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri BUMN untuk mengurusi bidang hukum adalah Inspektur Jenderal Polisi Carlo Brix Tewu. Sebelumnya, per 22 Februari 2017, Carlo menjabat Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Ia malang melintang dalam sejumlah jabatan di kepolisian antara lain sebagai Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya (2006-2009), Kapolda Sulawesi Utara (2010-2012), dan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri (2015-2016).

Penghargaan Ernst and Young
Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Nawal Nelly sebelumnya berkarier di lembaga konsultan Ernst and Young yang berkantor pusat di London, Inggris. Posisinya berkaitan dengan bidang bisnis migas Indonesia: Indonesia Oil & Gas Transaction Advisory Services Leader. Pada 2010, Ernst and Young memberikan penghargaan Indonesian Entrepreneur Of The Year 2010 kepada Presiden Komisaris ADRO Edwin Soeryadjaya. Sekarang, Edwin masih menjadi Presiden Komisaris ADRO sekaligus pemegang 3,29% saham ADRO (1.051.738.544 lembar).

(G-1)

BACA JUGA:
Tags