JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kinerja Bulog akhir-akhir ini terus menjadi sorotan mengingat harga beras di pasaran masih melambung tinggi. Instabilitas harga beras itu dinilai akibat ulah para mafia beras dan minimnya pengawasan pemerintah terhadap dinamika pasar.

"Bulog harus konsisten untuk melindungi konsumen. Mafia beras bisa diatasi seandainya pemerintah lakukan pengawasan melalui operasi pasar," kata Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati kepada Gresnews.com, Minggu (10/5).

Enny menilai, permainan (distorsi) harga selamanya akan terus terjadi karena tidak ada mekanisme pengawasan dan harga dikuasai tengkulak. Artinya, tanpa langkah pengawasan, pergerakan mafia memainkan harga beras di pasar diprediksi akan terus berlanjut.

Selain itu, menurut Enny, rencana impor pangan yang selama ini diambil pemerintah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat merupakan solusi rancu dan tidak menyelesaikan masalah. Menurutnya, rencana impor sebaiknya jangan terburu-buru diambil apabila tanpa solusi pembenahan internal Bulog.

"Harga naik karena stok kurang dari demand. Itu gak bisa diatasi dengan impor karena data Kementan menyebut Indonesia masih surplus beras. Penguasaan stok di pasar wajib dikuasai pemerintah," tegas Enny.

Ia menyarankan guna menghindari impor beras, pemerintah perlu melakukan struktur pengadaan stok Bulog secara berkesinambungan. Misalnya, pemerintah dituntut melakukan pemenuhan terhadap pengadaan gabah bagi petani.

"Harus ada mekanisme pemenuhan stok melalui penggilingan gabah. Dimana, akan membantu menunjang produksi petani," ujar Enny.

Untuk itu, Enny menekankan, performa Bulog harus ditingkatkan melalui infrastruktur, teknologi dan fasilitas penunjang pertanian lainnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran mengatakan, kebijakan impor adalah sutu bentuk pengabaian terhadap hak petani. Ia menegaskan, kebijakan impor merupakan keputusan yang cukup riskan terutama bagi sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

Ngadiran bahkan mengungkapkan, hanya segelintir oknum tertentu yang diuntungkan di balik kebijakan impor.

"Kalau impor pasti ada oknum yang untung dan tentunya petani akan terus dirugikan," tegas Ngadiran.

Mewakili asosiasi pedagang pasar, Ngadiran menyarankan, sebaiknya  dilakukan langkah pembenahan uuntuk menghindari impor, yaitu tingkatkan kualitas pangan melalui pemilihan bibit unggul.

Kemudian, pembinaan, sosialisasi dan inovasi teknologi guna meningkatkan kuantitas stok pangan dalam negeri. Upaya tersebut dimaksud agar kapasitas dan kualitas pangan misalnya beras dapat tersalurkan dengan baik ke Bulog.

BACA JUGA: