JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah diminta tidak memberlakukan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) secara tunggal sebagaimana pada Inpres Nomor 3 Tahun 2012. Sebaiknya pemerintah menerapkan HPP beras dan gabah multikualitas.

Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API) M.Nuruddin menilai HPP multikualitas akan memberikan manfaat dan insentif bagi petani, agar mampu meningkatkan produktifitas dan kualitas produksi gabah atau beras nasional. Dia menjelaskan penerapan HPP multikualitas akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani karena petani dapat berproduksi berdasarkan kualitas beras yang bagus.

Kemudian juga akan mempercepat modernisasi alat-alat produksi pertanian. "Kami memandang HPP multikualitas akan memberikan manfaat dan insentif bagi petani, agar mereka juga mampu meningkatkan produktifitas dan kualitas produksi gabah atau beras nasional," kata Nurudin kepada Gresnews.com, Jakarta, Kamis (26/2).

Menurutnya penerapan HPP multikualitas ternyata sudah diterapkan di beberapa negara Asia seperti Cina, India, Vietnam dan Thailand. Sementara di Indonesia, untuk kebijakan kenaikan HPP saja masih menunggu instruksi dari Presiden Jokowi.

"Penerapan kebijakan HPP multikualitas harus segera diterapkan, sebab pemerintah telah memastikan HPP terhadap beras dan gabah akan mengalami kenaikan 10 persen dari harga yang berlaku saat ini," kata Nuruddin.

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Masyarakat Tani Padi (AMARTAPADI) Nur Hadi Loji menilai kenaikan HPP sebesar 10 persen belum tentu mensejahterahkan petani. "Terbukti kenaikan harga gabah dan beras dipasaran sudah jauh diatas HPP," ujarnya.

Dia mengungkapkan harga gabah kering panen rata-rata meningkat 55 persen dari harga Rp3300 menjadi Rp5118, pada Januari 2015. Nur Hadi menyarankan pemerintah msegera enerapkan HPP Multikualitas. "Jika pemerintah masih memakai HPP tunggal maka artinya pemerintah tidak mengevaluasi efektifitas kebijakan HPP tunggal," tegasnya.

Menurutnya selama ini HPP tunggal tidak efektif dalam upaya meningkatkan insentif dan pendapatan petani dan mendukung pengamanan cadangan beras nasional. Dia meminta agar pemerintah harus mengevaluasi sistem bantuan langsung masyarakat seperti sarana produksi (saprotan) dan alat produksi (alsintan).

"Agar bantuan untuk sektor pertanian tersebut efektif dan tepat sasaran untuk mendukung tata produksi pertanian," kata Nur Hadi.

BACA JUGA:
Tags