Kementan Ditantang Bereskan Sepak Terjang Mafia Pupuk
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Alokasi pupuk bersubsidi selama ini dianggap tak tepat sasaran. Pengawasan distribusi pupuk yang lemah, seringkali malah dimanfaatkan para mafia menjual kembali ke negara lain. Untuk itu DPR mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) dapat menyelesaikan permasalahan yang tak kunjung tuntas selama beberapa periode tersebut pada periode ini.
"Anggaran pupuk yang besar ini harus 100 persen sampai ke rakyat," kata Daniel Johan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB saat Rapat Kerja (Raker) bersama Kementan di Ruang Rapat Komisi IV, Senayan, Senin (9/2)
Ia meminta DPR dan Kementan sama-sama mengawal mekanisme pendistribusian dan memperbaiki sistem. Dirinya tak ingin distribusi seperti yang terjadi di Kalimantan Barat. Dimana pupuk subsidi malah dijual para tengkulak ke Malaysia. "Jika petani miskin kita yang minta, mereka akan katakan habis atau belum datang," katanya.
DPR meminta penyelesaian pupuk dari mafia harus ada pengawasan ketat sebab pengawasan di periode sebelumnya dianggap lemah sekali. Bahkan, jika perlu ada kerjasama dengan TNI agar pendistribusian tepat sasaran. Sebab, selalu ada oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan subsidi pupuk, imbasnya petani kecil kembali jadi korban.
"Pupuk bersubsidi itu gampang hancur sedang kualitas yang non subsidi tidak mudah hancur," katanya.
Direncanakan Kementan akan mengalokasikan bantuan pupuk untuk padi dan jagung pada areal penanaman seluas 3,6 juta ha dengan Rp2,08 triliun. "Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik juga dialokasikan anggaran Rp157,7 miliar untuk 697 unit," kata Menpan Amran Sulaiman di kesempatan yang sama.
Sebelumnya Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) menyatakan dalam penglihatannya praktek pemberian pupuk di lapangan bermasalah dan butuh perbaikan. Sebab selama ini keluhan para petani saat masa tanam selalu tentang kekurangan pupuk, padahal sudah disiapkan sebanyak 7 ton.
Seringkali subsidi pupuk ini malah merembes ke perusahaan-perusahaan besar pertanian. Penyelewengan ini merupakan hal jamak yang tak pernah ada penindakan tegas untuk mengubahnya. "Pastikan orang yang menerima subsidi tidak salah arah," ujarnya.
Ketepatan pemberian subsidi dianggap sebagai tantangan akan janji Jokowi untuk membangun kedaulatan pangan bagi petani. Ia mengusulkan, banyaknya petani yang dapat memproduksi pupuk sendiri dapat didorong kemampuannya oleh pemerintah. Jika kembali pemerintah tak memberi ruang atas itu, maka dapat dipastikan tak ada perubahan bagi kaum tani.
