Jakarta - Operasi Yustisi Kependudukan yang setiap tahun digelar pemerintah Provinsi DKI Jakarta pascalebaran tidak akan efektif menurunkan jumlah pendatang. Justru daerah asal mereka yang harus mengatasinya. OYK hanya buang-buang uang saja.

Demikian dikemukakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Purba Hutapea di Jakarta, kepada wartawan, Rabu (22/8). "OYK tidak akan mampu menyelesaikan pengendalian urbanisasi tersebut."

"Harus diatasi di sumber urbanisasinya sendiri, yaitu kota asalnya. Operasi ini 100 persen tidak akan mampu menyelesaikan urbanisasi tersebut. OYK salah satu 10 langkah untuk pengendalian urbanisasi," katanya.

Ia mengatakan, banyaknya fasilitas dan program-program yang ada di Jakarta adalah salah satu pemicu urbanisasi. Sekolah gratis, berobat gratis, sampai cuci darah gratis.

Andrinof Chaniago, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia mengatakan OYK adalah langkah yang tidak perlu dilakukan. Menurutnya ini adalah program yang tidak logis, dimana OYK hanya dilakukan setahun sekali.

"OYK program yang tidak logis untuk membendung urbanisasi, program yang dilakukan satu tahun sekali. 11 bulan itu, apakah tidak membuka peluang untuk ke Jakarta?" tanyanya.

Dia menyarankan agar pemerintah mengganti program lain untuk mencegah penduduk yang menjadi beban Pemprov Jakarta ini dengan membuat syarat memperketat pembuatan KTP. "Buang-buang uang saja ada OYK. Setiap OYK menghabiskan Rp1 miliar. Lebih baik buat syarat pembuatan KTP DKI yang ketat. Dana OYK digunakan untuk program yang tepat,"� pungkas Andrianof

BACA JUGA: