Kader PDIP Sebut Ada Brutus di Kabinet Jokowi
JAKARTA, GRESNEWS.COM – Kader-kader PDIP kembali melancarkan serangannya lagi pada sejumlah menteri di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Mereka menuding sejumlah menteri berusaha menjauhkan Presiden Joko Widodo dengan partai pengusungnya PDIP. Menanggapi hal ini, para menteri pun membantahnya.
Politisi PDIP Masinton Pasaribu menuding menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto sebagai orang yang menjauhkan Presiden Joko Widodo dari PDIP. Menurutnya kedua orang ini seringkali mendistorsi informasi dari PDIP pada presiden. Padahal itu merupakan aspirasi rakyat.
"Dua orang ini kita sebut "Brutus" yang menjauhkan Jokowi dari partai dan rakyat," ujar Masinton saat ditemui wartawan di DPR, Jakarta, Kamis (5/1).
Masinton menyatakan PDIP ingin Presiden Jokowi mengevaluasi orang-orang tersebut agar pemerintahan bisa berjalan efektif. Pasalnya, pesan presiden bisa sampai ke rakyat sehingga harapan rakyat juga harus bisa sampai ke presiden.
Ia menjelaskan Rini merupakan orang yang berada di hampir setiap pemerintahan. Tapi saat bekerja dalam pemerintahan, Rini justru menjalankan kepentingan pihak luar pemerintahan atau komprador. Karena itu, ia mengusulkan agar pada saat reshuffle kabinet, Jokowi bisa mengganti para "Brutus" tersebut.
Senada dengan Masinton, politisi PDIP Effendi Simbolon juga menuding Rini dan Andi memanfaatkan kepercayaan Ketua Umum PDIP Megawati untuk kepentingan paham liberal. Kepercayaan yang diberikan Megawati pada dua orang ini menurutnya memang besar meskipun mereka bukan kader PDIP.
"Bukan hanya dua orang ini saja, tapi presiden sudah dikepung kekuatan liberal yang pragmatis. Lalu paham ini masuk ke sendi-sendi kebijakan politik, ekonomi, dan sosial," ujar Effendi pada kesempatan yang terpisah di DPR.
Ia mencontohkan paham liberal misalnya terkait rencana penempatan modal negara (PMN) hingga Rp 72 triliun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meliberalkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan memperpanjangan kontrak kerjasama dengan PT Freeport kendati mereka belum membangun pengolah bahan mentah tambang alias smelter.
Effendin pun berharap Presiden Jokowi segera menyadari adanya "Brutus" di sekitarnya.
Terkait hal ini, Seskab Andi mengatakan analisis tudingan menjauhkan Jokowi dari PDIP yang ditujukan padanya dan Rini agak aneh. Sebab menurutnya, Rini sebagai menteri bertugas di luar istana sehingga sama sekali tidak menjadi menteri yang mengatur jadwal kegiatan presiden. Sedangkan dirinya justru akan menyesuaikan jadwal dengan keinginan presiden.
"Kami tidak mungkin menghambat jadwal presiden karena kendalinya bukan di kami," ujar Andi usai rapat kerja dengan komisi II di DPR, Jakarta, Rabu (4/2).
