JAKARTA, GRESNEWS.COM - Perebutan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta antara PDIP dan Partai Gerindra semakin panas. Keduanya saling klaim berhak atas posisi tersebut pasca terpilihnya Gubernur DKI Joko Widodo sebagai presiden dan  naiknya Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama  alias Ahok sebagai Gubernur.

Awalnya setelah Joko Widodo terpilih menjadi presiden, ada wacana yang mengatakan bahwa jatah kursi wakil gubernur berada di PDIP karena kader Gerindra sudah naik menjadi gubernur. Namun pihak Gerindra juga mengklaim, bahwa jatah kursi wakil tetap berada di partai mereka. Pasalnya, kader Gerindra naik pangkat secara tidak disengaja, maka sesuai perjanjian awal wakil gubernur tetap dipegang Gerindra. Pada tahun 2012 ada kesepakatan antara PDIP dan Gerindra, bahwa kursi gubernur diisi oleh PDIP dan wakil gubernur oleh Gerindra.

Kini, timbul permasalahan baru ketika Ahok menyatakan mengundurkan diri dari partainya. Sehingga  bukan tidak mungkin kata sepakat dalam pengajuan wakil gubernur DKI Jakarta akan beribah.

Namun menurut  pengamat politik Arbi Sanit, seharusnya jabatan wakil gubernur tetap berada di tangan PDIP. Karena secara otomatis setelah Jokowi naik kursi tersebut diberikan kepada PDIP. Sama halnya seperti kejadian “perginya Jokowi” kejadian lepasnya Ahok dari Gerindra pun tidak bisa diprediksi.

Namun, tak hanya persoalan kesepakatan tersebut, namun penunjukan Wakil Gubernur DKI ini kemungkinan akan ada hambatan lantaran penetapan jabatan wakil kepala daerah juga terkait DPRD. "Sedang seperti kita tahu, kekuatan politisi PDIP lebih lemah dibandingkan kekuatan politis yang dimiliki Gerindra. Masalahnya bisa tidak PDIP meloloskan kadernya di DPRD?” ujarnya kepada Gresnews.com, Kamis, (11/9).

Sementara itu, pengamat Politik Emrus Sihombing membenarkan kemungkinan sulitnya PDIP menembus kursi wakil gubernur. “Koalisi merah putih mencapai 60 persen lebih suaranya di DPRD,” ungkapnya kepada Gresnews.com, Kamis, (11/9).

Ia pun tidak menampik kesulitan yang akan dihadapi apabila wakil gubernur terpilih nantinya berasal dari Gerindra.  Karena komunikasi politik sudah pasti akan sulit pasca pengunduran diri Ahok. “Bisa jadi nanti setiap kebijakan yang dibuat Ahok jadi tidak disetujui,” ujarnya.

BACA JUGA:
Tags