JAKARTA - Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia (KIPP) menilai wajar penolakan sejumlah LSM dalam negeri atas kerja sama Komisi Pemilihan Umum dengan LSM International Foundation of Electoral System (IFES) dalam memodernisasi sistem dengan Sistem Informasi Politik (Sipol).

Menurut aktivis KIPP Girindra Sandino keterlibatan asing secara langsung akan berpengaruh terhadap independensi KPU. "Menurut saya penolakan sejumlah LSM dan beberapa organisasi adalah wajar, karena keterlibatan asing secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap independensi KPU," kata Girindra saat dihubungi di Jakarta, Minggu, (21/10)

Padahal sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan pemilihan umum, KPU seharusnya bersifat independen. Apalagi kalau kerja sama itu mempengaruhi kebijakan di KPU serta mempengaruhi proses dan hasil Pemilu 2014. Meski begitu dia menilai kerja sama itu bisa dipahami jika hanya menawarkan konsep dan tidak sampai ke persoalan teknis.

"Yang kita ketahui dalam konstitusi, KPU harus bersifat mandiri. Terlebih kerjsama itu menentukan atau mempengaruhi kebijakan di KPU serta mempengaruhi proses dan hasil Pemilu 2014," pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, LSM dalam negeri mendesak agar KPU menghentikan kerja sama dengan IFES. IFES dianggap selalu menimbulkan kontroversi kinerja KPU pada Pemilu 2004 dan 2009.

BACA JUGA: