Media Penyiaran Harus Kembali ke Jalan yang Benar
JAKARTA - Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo menyambut baik evaluasi yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia� tentang monopoli penyiaran dalam pemberitaan korupsi. Evaluasi ini dibutuhkan untuk mengembalikan media penyiaran ke jalan yang benar, sesuai kode etik jurnalistik
"Evaluasi ini sangat bagus untuk mengingatkan pihak pemilik media untuk hindari monopoli. Seharusnya hasil evaluasi ini sebaiknya digunakan oleh media-media tersebut untuk mengevaluasi diri, agar masyarakat bisa waspada," ujar Agus saat berbincang-bincang dengan Gresnews.com di Jakarta, Selasa (16/10).
Menurut Agus, KPI bisa melakukan teguran langsung kepada pemilik televisi tersebut bahwa medianya sudah tidak independen dengan bukti hasil penelitian yang sudah dilakukan. "Kalau teguran harus jelas kasusnya dan ini harus merujuk kasus yang sama, KPI bisa melakukan itu," terang dia. "Pokoknya kembali lagi ke kode etik jurnalistik dalam Pasal 1 bahwa media itu harus independen."
Ia mengatakan evaluasi seperti ini sangat dibutuhkan agar media-media tersebut tahu bahwa mereka ada yang mengontrol sehingga ke depannya harus ada pembenahan diri untuk kepentingan publik.
Seperti berita sebelumnya, KPI mengungkapkan media penyiaran di Indonesia lebih didominasi pemilik yang memiliki kepentingan sendiri dibandingkan untuk kepentingan publik. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPI Ezki Suyanto dalam diskusi publik di The Wisdom, Jakarta, Senin (15/10)
Dalam diskusi tersebut, KPI menjelaskan televisi banyak digunakan untuk mengaburkan kebenaran terutama berkaitan dengan pemilik dan afiliasinya, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang benar dan utuh. Ada penggiringan dan berpotensi untuk mempengaruhi opini masyarakat, masyarakat digiring untuk mendukung kelompok tertentu. Hal ini dikarenakan sang pemilik adalah pengusaha yang terlibat dalam struktur pemerintah atau politisi.
Sehingga mereka dengan mudahnya melakukan kritik terhadap lawan politiknya terutama dalam kasus korupsi. Kondisi itu justru membuat pemberitaan korupsi jadi tebang pilih karena terkait kepemilikannya.
