JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemilihan Gubernur DkI Jakarta putaran kedua memasuki masa tenang mulai 16 April 2017 hingga 18 April 2017 setelah itu pencoblosan dilakukan pada Rabu (19/4). Segala bentuk kegiatan yang bersifat mengajak orang untuk memilih telah berakhir namun terkadang masih ada yang memanfaatkan masa tenang ini dengan agenda kampanye terselubung.

Bawaslu DKI Jakarta mengimbau agar masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub dan cawagub) DKI Jakarta memanfaatkan masa tenang secara bijak. Segala kegiatan yang berbau kampanye pada masa tenang akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu DKI.

"Mulai sejak pukul 00.00 WIB sudah tidak ada lagi kampanye," kata Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti, Sabtu (15/4) malam.

Mimah menyoroti adanya agenda-agenda kampanye terselubung di masa tenang. Biasanya paslon atau tim ingin melakukan kegiatan bertemu dengan simpatisan dan relawan. Nah kegiatan-kegiatan itu bisa dimungkinkan dan mengarah ke kampanye.

Bawaslu DKI juga mengingatkan agar masa tenang tidak malah justru digunakan untuk kepentingan politik uang. "Terkait dengan politik uang, modus-modusnya akan dimonitor dan bila mengarah ke dugaan kampanye atau pembagian apa pun yang mengarah ke kampanye, pengawas kita akan turun dan membubarkan," kata Mimah.

Menurut Mimah, skema pengawasan pada Pilgub DKI putaran kedua tidak akan jauh berbeda dengan putaran pertama. Namun dia menyoroti kegiatan-kegiatan masing-masing pasangan cagub dan cawagub DKI yang menjurus ke kampanye seperti deklarasi dukungan.

"Saran kita juga kalau ada kegiatan berkaitan dengan deklarasi relawan atau simpatisan itu lebih baik sudah selesai dilakukan (sebelum masa tenang). Sudah tidak usah lagi dilakukan." ujar Mimah.

Menurut Mimah, saat ini pada masa tenang para pasangan cagub dan cawagub DKI bisa lebih fokus ke internal.

Sebelumnya calon Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyampaikan harapannya agar pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat tak memanfaatkan otoritasnya selama masa tenang kampanye untuk kepentingan kemenangan. Ini menyusul akan kembali aktifnya Ahok sebagai Gubernur DKI dan Djarot sebagai Wagub DKI.

"Yang penting adalah jangan menggunakan otoritas untuk kepentingan kemenangan, karena justru ini ujian bagi kewiranegaraan dalam demokrasi," ujar Anies setelah menyapa pendukungnya di Jalan Tebet Barat Dalam IX, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4).

Anies menjelaskan ujian yang dimaksud adalah saat Ahok-Djarot kembali menjalankan kepemimpinan. Dia mengapresiasi apabila saat Ahok-Djarot kembali aktif sebagai Gubernur dan Wagub DKI, mereka tak tergoda untuk berkampanye.

"Jadi ujiannya justru saat diberikan kekuasaan, apalagi di masa-masa tenang (kampanye, red). Jadi tunjukkan bahwa memang otoritasnya bukan dipakai untuk kegiatan kampanye," ucap Anies.

Pasangan petahana Ahok-Djarot akan kembali menjalankan tugas di Balai Kota DKI mulai besok, Minggu (15/4), menyusul cuti kampanyenya yang selesai hari ini. Serah-terima jabatan dari Plt Sumarsono kepada keduanya akan digelar sore nanti.
LAPORAN DANA KAMPANYE - Menjelang pemungutan suara Pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April mendatang, KPU DKI ingatkan pada para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI untuk menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). KPU DKI memberi tenggat waktu penyerahan laporan tersebut pada Minggu (16/4) hingga pukul 18.00 WIB.

"Apabila tidak berhasil menyerahkan dana kampanye sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka yang bersangkutan akan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon atau dibatalkan sebagai pasangan calon," ujar Anggota KPU DKI Dahliah Umar, Sabtu (16/4) malam.

KPU DKI juga mengingatkan kepada kedua pasangan calon bahwa Sabtu (15/4) adalah hari terakhir kampanye. Sehingga tidak boleh ada kegiatan kampanye dalam bentuk apapun, tim kampanye, maupun orang per orang.

KPU DKI berharap pengguna hak suara telah menentukan pilihannya. Pemaparan program dari masing-masing pasangan calon pada saat kampanye dan debat pasangan calon yang diselenggarakan oleh KPU DKI diharap menjadi referensi untuk menentukan pilihan pemimpin DKI.

Terkait dengan logistik, KPU DKI disebut Dahliah sudah siap 100%. Dahliah mengatakan surat suara pun tinggal didistribusikan ke tiap kelurahan, lalu diteruskan ke tiap TPS.

"Kalau untuk logistik, surat suara, tinta, segel, alat coblos, formulir dan amplop, kotak bilik semua sudah siap. Posisinya ada yang di kecamatan, ada yang di kelurahan," pungkasnya.

Sementara itu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengumpulkan Rp 18 miliar untuk kampanye putaran kedua Pilgub DKI. Dari dana itu, Rp 17,9 miliar habis digunakan untuk kampanye.

Dari data yang diperoleh dari tim pemenangan Anies-Sandi, dalam pilkada putaran kedua ini, Sandi menjadi penyumbang terbesar yakni 89% atau sekitar Rp 16 miliar. Kemudian diikuti oleh badan hukum swasta 8% atau sekitar Rp 1,5 miliar dan saldo awal sekitar Rp 553 juta. Total dana awal yang dikantongi Anies-Sandi Rp 18 miliar.

Anies-Sandi memaparkan dana itu kemudian digunakan untuk penyebaran bahan kampanye, pembuatan dan produksi iklan, pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, pembelian peralatan, pengeluaran operasional, dan sebagainya. Seluruh pengeluaran itu tercatat mencapai Rp 17,9 miliar.

Selain itu, Anies-Sandi juga memberikan data soal dana kampanye pada putaran pertama. Mereka mendapatkan Rp 65,3 miliar untuk putaran pertama dan telah digunakan Rp 64,7 miliar.

Dengan demikian, Anies-Sandi menggunakan total 82,6 miliar untuk keseluruhan kampanye Pilgub DKI baik putaran pertama mau pun putaran kedua dari total penerimaan sebesar Rp 82,8 miliar.

Terkait aturan soal dana kampanye, KPU DKI pernah menetapkannya dalam Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 54/Kpts-KPU-Pro-010-2016. Untuk putaran kedua, KPU DKI membatasi pengeluaran dana kampanye yaitu Rp 34,56 miliar.

Sementara itu pasangan Cagub dan cawagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat resmi menutup patungan kampanye untuk putaran kedua Pilgub DKI Jakarta 2017 pada Kamis 6 April lalu. Patungan dana kampanye untuk pasangan nomor urut dua ini dibuka sejak 7 Maret hingga kini berhasil mengumpulkan Rp27.142.519.909 dari 3.613 donatur.

"Kami melaporkan penerimaan dari hasil patungan kampanye rakyat yang merupakan bentuk dari pertanggung-jawaban," kata Wakil Bendahara Timses Basuki-Djarot, Joice Triatman di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 6 April 2017.

Ia menjelaskan hasil patungan ini terdiri dari 2.736 donatur yang melakukan patungan via website www.ahokdjarot.id dengan total penerimaan sebesar Rp2,8 miliar. Kemudian melalui setoran tunai di seluruh Kantor Cabang BCA seluruh Indonesia sebesar Rp24,1 miliar.

Dia mengatakan, total dana yang masuk, baru 60% penyumbang yang telah mengembalikan Surat Pernyataan Penyumbang KPU DKI bertanda tangan yang dilengkapi nomor KTP dan nomor NPWP, dari total keseluruhan 3.613 donatur. Dia berharap, warga yang memberikan sumbangan untuk melengkapinya sebelum 12 April.

"Masih terdapat sekitar 1.437 formulir yang belum dikembalikan. Karenanya, Timses mengimbau agar masyarakat segera mengembalikan formulir tersebut sebelum periode kampanye Pilkada berakhir pada 12 April," katanya.

Masyarakat yang belum mengembalikan formulir atau melengkapi berkas, bisa menyambangi posko Ahok-Djarot, Jalan Proklamasi nomor 53, Jakarta Pusat. Ini dilakukan guna mencegah adanya dana yang tidak dapat dipergunakan karena ketidaklengkapan syarat pemberian dana seperti yang terjadi pada putaran pertama. (dtc)

BACA JUGA:
Tags