Golongan Muda Golkar Desak Gelar Munas 2016
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sejumlah tokoh muda Partai Golkar mendesak digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada 2016 ini. Mereka menilai saat ini tengah terjadi kevakuman kepengurusan partai berlambang beringin ini. Tak segera disahkannya salah satu kepengurusan oleh Kementerian Hukum dan HAM menjadikan kepengurusan Golkar dalam posisi vakum.
Untuk itu sejumlah golongan muda baik dari kubu Aburizal Bakrie maupun kubu Agung Laksono meminta digelarnya Munas. Hanya persoalannya pihak manakah yang memiliki legal standing untuk menyelenggarakan Munas. Dalam rangka mencari legal standing itu sejumlah golongan muda Golkar menemui tokoh Senior Golkar Akbar Tanjung. Mereka meminta senior Golkar juga ikut mendorong dilaksanakannya Munas Golkar.
Ketua DPP Golkar Hasil Munas Bali Ahmad Dolly Kurnia membenarkan saat ini terjadi kekosongan kepengurusan di tubuh Golkar. Menurutnya hal itu akan berdampak buruk bagi partai.
"Kami generasi muda Golkar, datang ke Dewan Pertimbangan Golkar Munas Riau yang menyatakan persoalan bahwa penyelesaian partai Golkar harus lewat Munas," kata Dolly saat mengunjungi kediaman Akbar Tandjung di Jalan Purnawarman 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (3/1).
Pihaknya mengaku satu-satunya institusi di Golkar yang memiliki legal standing adalah Mahkamah Partai. "Kami berdiskusi dengan para senior, mendorong agar Mahkamah Partai segera sidang, yang tujuannya membentuk kepengurusan transisi yang tugasnya untuk melaksanakan Munas. Munas itu nantinya harus mengakomodir berbagai pihak, terutama Riau, tapi representasinya dengan Munas Ancol dan Bali," katanya.
Sebab jika kekosongan ini lama, akan membahayakan partai. Ia mengatakan satu-satunya untuk mewujudkan kepengurusan Golkar yang memiliki legal standing adalah dengan menggelar Munas.
Pertemuan di kediaman Akbar itu dihadiri oleh beberapa anggota Dewan Pertimbangn Partai Golkar Munas Riau, seperti Sri Rejeki, Ibrahim Ambong dan Mahadi Sinambela. Sementara dari tokoh mudan nampak hadir Ketua DPP Golkar Munas Bali Ahmad Dolly Kurnia, Juru Bicara Poros Muda Golkar Andy Sinulingga, Ketua DPP Golkar Munas Jakarta Ace Hasan Sadzily, Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar Melki Lakalena, Ketum Angkatan Muda Pembaruan Indonesia Dave Laksono, Sekjen DPP KNPI Sirajuddin Abdul Wahab, Mirwan MZ Vauly dan Bendahara Golkar Munas Jakarta Sari Yuliati.
WANTIM PERTIMBANGKAN - Menanggapi permintaan dan desakan Poros Muda Golkar Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan akan mempertimbangkannya. Wantim Golkar, menurut Akbar sudah menduga bahwa sengketa yang dialami partainya akan berkepanjangan.
"Sejak awal, kami (Wantim) sudah mengantisipasi masalah yang dihadapi oleh Partai Golkar ini berkepanjangan, akan berkelanjutan," kata Akbar Tandjung di rumahnya, Minggu (3/1).
Ia mengatakan sebenarnya Wantim telah meminta agar Munas Golkar digelar pada awal 2015. "Pada saat itu DPP sudah menyetujui, tapi kemudian tiba-tiba ada putusan baru, mempercepat Munas menjadi 30 November. Kemudian kami juga mengajukan surat pernyataan saran agar melakukan berbagai langkah yang betul-betul mengarah terjadinya rekonsiliasi. Tapi nyatanya pada waktu itu juga tidak," kata Akbar.
Akhirnya bukannya kesepakatan, yang terjadi malah ada proses gugat-menggugat. "Kalau saya tidak keliru, diawali oleh kubu Agung Laksono, kemudian ditanggapi oleh kubu Aburizal Bakrie. Dan kami waktu itu sudah memperkirakan proses gugat-menggugat itu akan berkepanjangan," ujarnya.
Menurut Akbar masalah gugat-menggugat itu berkepanjangan dan berdampak pada keikutsertaan Golkar pada Pilkada Serentak Desember 2015 lalu. Untuk itu, lanjut Akbar, Wantim pun sempat meminta agar digelarnya Munas Luar Biasa Golkar.
Karena saat itu partai terancam dalam pilkada. Untuk itu sarankan untuk melakukan Munas luar biasa waktu itu, karena dimungkinkan oleh AD/ART partai. Dikatakan bilamana partai terancam bisa dilakukan proses penyelesaian melalui Munas luar biasa. "Namun DPP Munas Bali tidak setuju dan meyakinkan kami bahwa masalah ini bisa diselesaikan secara hukum," jelasnya.
Bahkan saat itu disebut-sebut Aburizal bisa selesai pertengahan bulan April. Sehingga masih ada waktu untuk menghadapi persiapan Pilkada awal bulan Juni. "Karena Aburizal selaku Ketum Munas Bali mengatakan akan selesai pertengahan April, oke lah, kami ikutin, tapi nyatanya tidak selesai-selesai, bahkan kemudian mendekati penyelenggaraan pilkada juga tidak ada kesepakatan," ujarnya.
Sehingga apa yang disampaikan oleh kaum muda Golkar ini, dengan meminta Wantim mendorong terjadinya Munas menjadi masukan dan akan dipertimbangkan.
"Kepentingan kami, bagaimana bisa menyelesaikan konflik, bagaimana kita bisa bangun kembali Partai Golkar, bagaimana Golkar bisa turut serta hadapi berbagai agenda politik. Itulah kepentingan kami, tidak ada kepentingan lain," jelasnya.
KISRUH TAK BERUJUNG - Kisruh Partai Golkar ternyata tak kunjung berujung. Hingga saat ini tak ada kepastian siapa yang dinilai berhak menyebut kepengurusan yang sah Golkar. Berawal dari pelaksanaan Munas Bali yang memilih Aburizal Barie sebagai ketua umum yang diklaim tidak demokratis. Tokoh Golkar lainnya Agung Laksono menggelar Munas tandingan di Ancol yang memilih Agung Laksono sebagai Ketua Umum Golkar. Sejak saat itu ada dua kubu partai Golkar yang sama-sama mengklaim sebagai kepengurusan yang sah. Dengan mendaftarkan pengesahan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Ham. Belakangan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menetapkan kepengurusan Agung Laksono sebagai kepengurusan Golkar yang sah.
Namun putusan tersebut digugat pihak kepengurusan Aburizal ke PT TUN, belakangan putusan tersbeut dimenangkan pihak Aburizal. Namun pihak Agung sempat mengajukan banding. Hingga prosesnya terus berlanjut. Tak hanya itu kasus gugatan perdata antara dua kubu juga berlangsung di pengadilan Jakarta Utara.
Seiring dengan itu Mahkamah Partai Golkar juga sempat menyidangkan sengketa dua kubu tersebut. Namun hasil sidang Mahkamah Partai tidak tegas menetapkan pihak kepengurusan yang sah. Hingga putusan Mahkamah Partai justru berujung gugatan kembali. Bahkan islah juga sempat difasilitasi oleh tokoh senior Golkar lainnya yakni Jusuf Kalla. Namun islah tersebut hanya menghasilkan kesepakatan untuk menghadapi Pilkada. Sehingga perseteruan masih tetap berlanjut. (dtc)
