JAKARTA, GRESNEWS.COM - Mahkamah Partai Golkar (MPG) akhirnya memutuskan penyelengaraan Munas rekonsiliasi diadakan paling lambat Maret 2016 mendatang. Dengan menunjuk pihak-pihak yang dianggap berkaliber  menjembatani rekonsiliasi itu, MPG optimis kali ini Golkar akan bersatu. Kubu Munas Ancol telah menyetujui putusan ini, tinggal kubu rivalnya, kubu Aburizal Bakrie.

Bahkan untuk memperlancar agenda tersebut, MPG telah membentuk tim transisi yang diketuai Jusuf Kalla. Sementara BJ Habibie ditunjuk sebagai pelindung sementara. Tim transisi ini akan bertugas menentukan kepesertaan, panitia, tanggal, tempat, aturan dan ketentuan munas. Munas sendiri harus memuat poin bersifat aspiratif, demokratis, terbuka dan akuntabel.

"Proses rekonsiliasi ini harus menghindari prinsip ´the winner takes all´, mengakomodasi dua kubu, merehabilitasi pihak-pihak yang dipecat, dan dilarang membentuk partai politik baru," ujar Muladi, Ketua MPG saat membacakan putusan sidangnya di Hotel atlet Century, Jumat Sore (15/1).

Selain JK yang ditunjuk sebagai Ketua tim transisi, ada juga beberapa anggotanya yakni Ginandjar Kartasasmita, Emil Salim, Abdul Latief, Siswono Yudo Husodo, Akbar Tandung, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Theo Sambuaga, dan Sumarsono.

Anggota Tim Transisi Partai Golkar Siswono Yudhohusodo menyatakan tugas  dari tim transisi cukup berat lantaran Indonesia akan menghadapi Pilkada Serentak gelombang II. Sehingga jika memungkinkan, maka munas harus diselenggarakan sebelum pilkada berjalan. "Ini terobosan hukum, di dalam UU Kepartaian ditetapkan putusan MPG bersifat final mengikat," katanya di Hotel Atlet Century, Senayan, Jumat (15/1).

Ia juga berharap kinerja dari tim transisi dapat diterima oleh semua pihak. "Kita jangan berandai-andai pihak sana menolak, tunggu saja tim transisi," katanya.

Anggota Muda Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan keputusan pembentukan tim transisi dengan waktu pelaksanaan munas paling lambat merupakan keputusan yang paripurna. MPG telah berusaha mencari keputusan terbaik, sehingga diharapkan semua pihak sepenuhnya mematuhi keputusan MPG untuk menyelenggarakan munas akhir Maret 2016.

"Kami tak akan bertanya kenapa maret dan seterusnya tapi ini wisdom. Kepada seluruh pimpinan Golkar se-Indonesia dari kubu manapun lebih baik sambut munas yang akan dilaksanakan secara demokrasi, terbuka, akuntabel sesuai AD/ART," ujarnya di tempat yang sama.

Ia menyatakan tak ada alasan terdapat kubu-kubu yang masih menentang keputusan MPG. Sebab tim transisi yang ditunjuk juga orang-orang yang sangat berkaliber. Anggotanya pun terdiri dari orang-orang yang memayungi kubu Ancol-Bali-Riau.

"Tak ada alasan, argumentasi dan rasionalisasi untuk menolak, hanya orang-orang yang menginginkan Golkar rusak parah," ujarnya.

Nama-nama dalam tim transisi yang disebutkan pun telah bersedia menaungi Golkar sebelum Munas diselenggarakan. Meski sibuk, para anggota Golkar ini bersedia mengurus partai, untuk itu Priyo juga yakin Ical akan berkenan.

"Kenegarawanannya muncul. Melihat reputasi, beliau akan berkonsentrasi ke transisi, saya duga tim transisi akan konsen untuk Munas, baru menata fraksi," katanya.

KUBU MUNAS BALI BELUM TENTUKAN SIKAP - Menanggapi hal ini Wakil Sekjen DPP Golkar Kubu Bali, Ridwan Hisjam menyatakan belum tahu menahu terhadap sidang yang digelar MPG kemarin. Namun secara garis besar ia tak menutup kemungkinan diadakannya Munas di setiap saat, asal pelaksanaannya tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

"Saya belum tahu bagaimana konsepnya, tapi semuanya boleh saja asal sesuai AD/ART Partai Golkar," katanya kepada gresnews.com, Sabtu (16/1).

Ia menyatakan syarat digelarnya Munas ialah dihadiri paling tidak 2/3 pengurus daerah provinsi. Untuk selanjutnya bukti tersebut diusulkan ke DPP untuk meminta persetujuan digelarnya Munas.

"Jika kurang dari 2/3 maka tak bisa digelar Munas karena tak memenuhi syarat," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen Golkar Kubu Bali lainnya Idrus Marham saat dikonfirmasi juga menyatakan belum tahu putusan sidang MPG dan pembentukan tim transisi. Ia menyatakan sedang berada di luar kota dan akan mengkaji lebih jauh hasil putusan yang diketuai oleh Muladi tersebut.

"Belum dengar, nanti saya pelajari dulu bagaimana hasil putusannya," katanya singkat kepada gresnews.com, Sabtu (16/1).

BACA JUGA: