JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan akan bersikap netral dalam pembahasan upah minimum provinsi (UMP). Sandi mengatakan dia tidak akan memihak pengusaha ataupun buruh dalam menerapkan upah minimum provinsi (UMP).

Sandiaga memastikan ingin menerapkan UMP yang berkeadilan bagi semua. "Kami nggak ada yang memihak ke pengusaha atau kepada serikat pekerja. Kita ingin iklim usaha kondusif, ada kepastian. Dan kita harapkan kenaikan UMP justru menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan daya beli," kata Sandiaga di Cideng, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).

Sandiaga masih melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) untuk menentukan besaran UMP 2018. Ia mengatakan lewat survei tersebut UMP DKI Jakarta diharapkan dapat diterima semua pihak. "Mudah-mudahan hasil survei ini diterima semua pihak. Itu harapan kita sehingga kita bisa tentukan UMP yang mudah-mudahan, pasti yang win-win," terangnya.

Sandiaga saat ini juga tengah melakukan diskusi dengan semua pihak yang berkaitan dengan penentuan UMP. Pemprov DKI berencana membahas penetapan ini dengan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan bersama.

"Kita dudukin semuanya. Kita akan dengar weekend ini insyaallah selagi nunggu survei yang terakhir. Kita ingin juga ada pembicaraan dari serikat pekerja, dunia usaha, dan pemerintah di forum ini memfasilitasi. Semoga bisa tercapai," paparnya.

Sandi mengaku telah bertemu dengan jajaran Dinas Tenaga Kerja DKI dan aliansi buruh. Pengumuman penetapan UMP akan dilakukan pada Selasa (31/10) nanti. "Saya pastikan bahwa target 31 Oktober itu adalah target yang kita usahakan sesuai dengan regulasi. Bahwa kita harus tentukan. Tentunya banyak limitasi restruksi dan kendala-kendalanya karena surveinya baru diputuskan hari ini, dilakukan," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (26/10).

Sandiaga Uno juga menemui Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri. Sandiaga melaporkan rencana kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta. "Yang kita bahas ada menyinggung UMP. Kita dapat masukan dari Pak Menteri mengenai UMP. Kita harap beberapa hari ke depan kita akan terus koordinasi dan hasilnya akan terbuka transparan dan berkeadilan," kata Sandiaga setelah bertemu Menaker di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (27/10).

Sandiaga tidak menyebutkan angka kenaikan yang diusulkan olehnya ke Menaker. Ia hanya menyampaikan mekanisme kenaikan UMP dan perkembangan mengenai kebutuhan hidup warga Jakarta. "Kita nggak bicara angka, kita hanya bicara mengenai mekanisme dan ini ada beberapa update tentang kebutuhan hidup layak," tuturnya.

Sementara itu, Hanif mengingatkan pengusaha tidak khawatir mengenai kenaikan UMP. Ia mengatakan kenaikan UMP akan dapat diprediksi dan tidak memberatkan pengusaha. "Saya sampaikan ke semua pihak ke pengusaha bahwa kenaikan upah setiap tahun itu bersifat predictable. Kepada para pekerja diberikan kepastian bahwa upahmu pasti naik, nggak usah ribut, pasti naik. Kenaikannya sesuai regulasi, sesuai formulasi," jelasnya. (dtc/mag)

BACA JUGA: