HIPMI Apresiasi Keberpihakan Aneis-Sandi Hapus Lelang Konsolidasi
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengapresiasi langkah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang akan menghapus lelang konsolidasi yang dijalankan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, pelaksananaan lelang konsolidasi dinilai menutupi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berpartisipasi di lelang berbagai proyek yang sebenarnya diperuntukan bagi UKM.
"Kami mewakili para pelaku UKM di Jakarta, tentunya sangat menyambut baik terobosan Pemda DKI untuk menghapuskan lelang konsolidasi. Karena seperti yang kita ketahui lelang konsolidasi selama ini menghambat para pelaku UKM untuk berkembang dan menutup kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai lelang proyek," tutur Ketua BPP HIPMI Bidang Organisasi Anggawira dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Rabu, (25/10).
Selain itu, kajian ulang terhadap lelang konsolidasi dipandang Anggawira sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan UKM yang selama ini minim untuk bisa menembus pemasaran pada level nasional. Untuk itu, fungsionaris partai Gerindra tersebut menyatakan, monitoring pemerintah terhadap para pelaku UKM yang melingkupi segala aktivitas produksi dan pemasarannya sangat dibutuhkan. Semisal, mengawasi pelaku UKM yang makin berkembang dan stagnan atau bahkan yang mengalami penurunan.
"Kita berharap, pemerintah DKI Jakarta saat ini dapat dengan segera merespon masalah- masalah yang dialami oleh para pelaku UKM. Regulasi yang ditetapkan pada dasarnya dibuat atas semangat untuk mendorong dan menyelamatkan pelaku UKM namun sayangnya, pada proses pelaksanaannya kita sering mengalamai inkonsistensi," tegas Anggawira.
Sama halnya dengan lelang konsolidasi. Di dalam pelaksanaannya, dirinya melihat kebijakan ini membuat perusahaan besar mendapatkan proyek. Namun, saat pengerjaannya, perusahaan tersebut mensubkontrakkannya ke perusahaan-perusahaan kecil.
"Kemudian, perusahaan kecil yang berkontrak dengan perusahaan besar pemenang lelang mendapat nilai kontrak yang jauh lebih kecil dengan masa pembayaran yang lebih lama. Cara itu sama sekali tidak sehat dan tidak mendukung UKM," jelas Anggawira.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut usul penghapusan lelang konsolidasi berasal dari kalangan pengusaha. Sandi menuturkan, menurut penilaian para pengusaha, lelang konsolidasi tidak berpihak pada usaha kecil dan menengah.
"Ini merupakan dari awal karena masukan dari Kadin, dari HIPMI, dari dunia usaha khususnya Inkowapi, Iwapi, penggerak usaha-usaha kecil menengah bilang bahwa lelang konsolidasi ini sangat tidak adil pada usaha kecil, usaha-usaha yang didorong oleh UKM," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (24/10). (mag)
- Target Pajak DKI Jakarta Terancam Pandemi COVID-19
- Pajak Daring, Benahi Mental Pejabat dan Wajib Pajak Kunci Tingkatkan PAD DKI
- SISI LAIN OK OCE: Bisnis Utang Atas Nama UMKM
- Politik Becak Anies Baswedan
- Tata Tanah Abang, Kemenhub Gandeng Pakar
- Bambang Widjojanto Masuk TGUPP DKI JAKARTA
- Penerimaan Pajak DKI Jakarta Meningkat