JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengadakan pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe di rumah dinasnya, Sabtu (7/10). Dalam pertemuan yang disertai jamuan makan siang itu, Jonan meyakinkan Lukas, papua akan mendapat jatah 10% dari divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Staf Khusus Menteri ESDM Hadi M Djuraid mengatakan, dalam pertemuan itu Jonan yang didampingi oleh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, memberikan informasi bahwa PT Freeport Indonesia tetap divestasi 51% saham, dan Papua akan mendapat porsi 10%. "Iya (bahas itu)," kata Hadi.

Dalam keterangan tertulisnya, Hadi menjelaskan, dalam kesempatan itu Jonan mengklarifikasi informasi yang menyebut Freeport menolak divestasi 51% saham. Sesuai hasil pertemuan dengan CEO Freeport McMoRan Inc, Richard Adkerson sehari sebelumnya, Jonan menjelaskan bahwa Freeport tetap memegang komitmen sesuai kerangka dasar (framework) yang telah disepakati sebelumnya.

Diantaranya divestasi saham 51% saham, pembangunan smelter, dan pendapat negara secara agregat lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya. Yang menjadi keberatan Freeport adalah hal-hal teknis menyangkut mekanisme, timing, dan valuasi divestasi. Inilah poin-poin yang saat ini sedang dirundingkan Freeport dengan pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut kembali disinggung tentang porsi saham hasil divestasi untuk Papua sebesar 10%. Jumlah tersebut akan dialokasikan secara proporsional untuk pemerintah provinsi, pemkab yang wilayahnya terdapat operasi Freeport, dan masyarakat adat.

Lukas menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Pusat yang mengalokasikan saham untuk Papua. Sebab Hal itu baru kali ini terjadi. Sebelumnya baik dalam Kontrak Karya pertama maupun kedua, tidak ada alokasi saham untuk masyarakat Papua.

Sehari sebelumnya, Jumat (6/10), Jonan mengundang CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson dan Direktur Eksekutif Freeport Indonesia Tonny Wenas ke kantornya. Dalam pertemuan yang berlangsung tersebut, Jonan menjelaskan perkembangan perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

Sedangkan Lukas Enembe mengatakan, pemerintah dan masyarakat Papua satu kata dan sepakat dengan pemerintah pusat, dalam menghadapi PT Freeport Indonesia. (dtc/mag)

BACA JUGA:
Tags