JAKARTA - Sejumlah negara beramai-ramai merevisi target pertumbuhan ekonomi mereka pada 2020. Kondisi global saat ini menunjukkan resesi ekonomi sudah ada di depan mata, yang juga berpotensi menerpa Indonesia. Namun, pemerintah masih yakin tidak akan terjadi resesi lantaran telah memiliki sejumlah strategi.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 bisa menyentuh 5,3%. "Ada sinyal meredanya perang dagang AS-China sehingga global demand akan naik. Saya termasuk tidak yakin Indonesia akan terjadi resesi," ujarnya usai diskusi yang dihadiri Gresnews.com, Selasa (26/11).

Dia menilai Hong Kong juga mulai pulih setelah didera aksi demonstrasi berkepanjangan. Krisis di Hong Kong diharapkan selesai pada 2020.

Hong Kong telah merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi pada 2019. Ketidakstabilan politik membuat pertumbuhan mengalami kontraksi tahunan pertama sejak krisis keuangan terjadi pada 2009.

Produk Domestik Bruto (PDB) Hong Kong jatuh ke 1,3% pada 2019, jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Begitu krisis selesai, global demand juga akan naik kembali.

Indonesia sejatinya telah berpengalaman dalam mengatasi krisis. Mengacu krisis ekonomi 2008, ketika Lehman Brothers mengumumkan kerugian hingga US$3,9 miliar dan bursa saham AS ambruk. Namun ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 4,88%.

Belum lagi dari sektor investasi, pemerintah sedang menggarap omnibus law UU Ketenagakerjaan dan UU Perpajakan. Diharapkan dengan tak adanya lagi tumpang tindih peraturan maka dapat meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia.

Konsep omnibus law ini juga dikenal dengan omnibus bill yang sering digunakan di negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu UU baru untuk mengamendemen beberapa UU sekaligus.

"Kami akan permudah investor masuk, bahkan kalau ini selesai bisa lebih 5,3%," ujarnya.

Menurut dia, saat ini tidak ada tanda-tanda melemahnya sektor konsumsi yang merupakan penyumbang sekitar 56,8% terhadap PDB. Jadi sebelum daya beli mereka turun sudah lebih dulu disalurkan.

Sejak Desember ini pemerintah sudah menyiapkan tender-tender dan juga penyaluran dana Bansos. Ini tujuannya untuk mendorong konsumsi agar tidak turun. (G-2)

 

BACA JUGA:
Tags