JAKARTA, GRESNEWS.COM - Hubungan bilateral Indonesia-Australia bakal memasuki babak baru usai terpilihnya Perdana Menteri (PM) baru negeri Kangguru Malcolm Turnbull. Pemerintahan baru Australia semakin memperkuat semangat kemitraan, dialog konstruktif, dan peluang kerja sama bilateral di berbagai bidang dengan Indonesia.

Pergantian Perdana Menteri Australia disambut positif oleh pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri. "Kepemimpinan Malcolm Turnbull diharapkan mampu mempererat hubungan bilateral Indonesia-Australia," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir beberapa waktu lalu.

Pria yang akrab disapa Tata itu menuturkan, dengan pergantian kepemimpinan dari tangan Tonny Abbott ke Turnbull, pemerintah Indonesia bersedia menjalin hubungan kerjasama yang lebih erat lagi yakni melanjutkan hubungan kemitraan berlandaskan sikap menghormati dan saling menguntungkan. Hal ini dinilai penting dan perlu diperhatikan mengingat lamanya hubungan yang sudah dibangun kedua negara baik dalam bidang ekonomi, investasi, pendidikan dan kebudayaan.

Harapan memang bisa diapungkan Indonesia atas pemerintahan baru Australia ini. Kendati demikian, terpilihnya Turnbull belum tentu mencerminkan visi dan politik luar negeri Australia kedepan.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berpendapat, kita belum bisa menilai secara langsung arah maupun orientasi Australia dibawah Perdana Menteri Australia ke-29 itu. "Kita tidak mengetahui arah dan visi politik PM Baru. Perlu menanti arah kebijakannya," kata Hikmahanto kepada gresnews,com, Minggu (4/10).

Alasan kaburnya tujuan itu, kata dia, disebabkan oleh pemilihan kandidat secara internal lewat partai Liberal Australia sebagai pengusung Turnbull. Hal yang dikhawatirkan, Turnbull memiliki kesamaan latar belakang partai politik dengan mantan Perdana Menteri Abbott .

Jika demikian, maka politik luar negeri yang dikembangkan Australia saat ini bisa saja tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. "Terpilihnya Turnbull kan bukan pemilihan umum namun bersifat internal partai. Karena ini satu partai, garis kebijakannya sama," tuturnya.

Di bawah kepemimpinan baru, yang menjadi pertanyaan kini apakah Turnbull akan mengganti arah kebijakan pemerintahan sebelumnya. Khususnya pada masalah-masalah krusial seperti masalah penanganan imigran ilegal, pencari suaka, dan manusia perahu.

Kebijakan Abbot yang melarang masuknya imigran dan pencari suaka ke negara itu membuat Indonesia sebagai negara tempat transit para pencari suaka itu. Sikap Abbot ini kerap membuat hubungan bilateral Indonesia-Australia kerap memanas.

Seperti terjadi belakangan ini, Negeri Kangguru itu kerap melepas tangan dan menolak memberikan bantuan kemanusiaan ketika terjadi gelombang migran etnis Rohingya, Myanmar.

SINYAL TERUSKAN KEBIJAKAN ABBOTT - Sejauh ini, sinyal yang diberikan pemerintahan baru Australia memang menunjukkan arah untuk meneruskan kebijakan Abbott khususnya soal pencari suaka. Menteri Imigrasi Australia Peter Dutton menegaskan kembali bahwa kebijakan mengenai pencari suaka tidak berubah di bawah pemerintahan PM Malcolm Turnbull di saat sebuah kapal pencari suaka mencoba mencapai Australia kemarin.

Hal tercermin dari kasus terdamparnya 18 imigran pencari suaka asal Bangladesh dan Pakistan yang terdampar di Sukabumi, Jawa Barat setelah gagal memasuki Australia akibat ombak besar. Mereka berencana masuk ke Australia lewat Christmas Island.

Atas kabar tersebut, Dutton mengatakan bahwa para penyeludup manusia berusaha mengambil kesempatan di saat berubahnya kepemimpinan, namun mengatakan kebijakan pemerintah tidak berubah. "Kami mengetahui bahwa para penyeludup manusia ini berusaha melakukan kegiatan mereka dan dari berita selama 24 jam terakhir, kita lihat mereka berusaha menjual bisnis mereka. Kami akan memastikan bahwa posisi kami tidak berubah," kata Dutton kepada Macquarie Radio di Sydney.

Dutton mengatakan penyelundup manusia menggunakan Facebook, media sosial, dan SMS dengan berusaha memberikan informasi yang keliru mengenai kebijakan pemerintah Australia termasuk mengenai penerimaan 12 ribu pengungsi asal Suriah. "Dan mereka akan berusaha hal yang sama berkenaan dengan perubahan Perdana Menteri, dan mereka akan berusaha memanfaatkan berbagai situasi bagi kepentingan mereka," ujarnya.

"Perdana Menteri sudah mengatakan bahwa mereka yang masuk lewat laut secara ilegal tidak akan ditempatkan di Australia," tambah Dutton.

Hari Rabu, PM Turnbull mengatakan prihatin dengan kondisi pencari suaka yang ditahan di Nauru dan Manus Island dan mengatakan perubahan kebijakan berkenaan dengan mereka akan dipertimbangkan oleh kabinet. "Kebijakan kami akan berubah - seluruh kebijakan akan berubah, namun ketika kami membuat perubahan, kebijakan itu akan dibuat oleh para menteri, saya dan kabinet," katanya kepada Sky News.

Namun dalam wawancara kemudian dengan Radio National ABC, Turnbull mengatakan para pencari suaka itu tidak ditempatkan di Australia. "Kami tidak bisa mundur ke belakang dalam masalah ini. Tidak ada penempatan mereka yang sekarang berada di Manus dan Nauru di Australia. Mereka tidak akan ditempatkan di Australia. Saya tahu ini kebijakan keras, namun kami memiliki kebijakan yang keras, namun berhasil," kata PM Turnbull.

MERABA HUBUNGAN KE DEPAN - Australia mungkin saja tak mengubah kebijakannya soal pencari suaka sehingga hubungan dengan Indonesia berpotensi tetap memanas terkait masalah ini. Meski begitu, tetap menarik untuk menggu akan seperti apa hubungan bilateral Indonesia-Australia ke depan. Tentu, tantangan pengembangan kerjasama dan hubungan bilateral yang selama ini terjadi diharapkan dapat membaik.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Ludiro Madu menilai, justru terpilihnya PM baru Australia akan berdampak posisitf memperbaiki hubungan yang sebelumnya renggang. "Harapannya PM Turnbull berikan pendekatan yang beda daripada Tony Abbott dalam kelola kerjasama," kata Ludiro kepada gresnews.com.

Walau berasal dari latar belakang partai politik yang sama, PM Turnbull dinilai selangkah lebih baik dari segi membangun kerjasama. "Dia (Turnbull), memiliki pengalaman menjalin hubungan bisnis dengan Asia, khususnya dengan Indonesia. Hal ini menjadi keyakinan tersendiri terkait visi hubungan strategis kedua negara kedepan," kata Ludiro.

Sikap ini diharapkan juga akan berdampak pada hubungan terkait kebijakan mereka seputar isu human boat (manusia perahu) berdasarkan pada Bali Process. Kesepakatan ini menyatukan para perserta (ada sekitar 50 negara) untuk bekerja sama, menjalankan upaya–upaya praktis untuk memberantas penyelundupan dan perdagangan manusia, serta kejahatan transnasional terkait lainnya di wilayah Asia Pasifik dan selebihnya.

Kesepakatan ini, sebelumnya tidak dijalani serius oleh mantan PM Abbott. Selain itu, kejelasan Pemerintah Australia menyikapi Lombok Treaty yang disepakati pada November 2006 lalu bersama Indonesia. Perjanjian yang lebih fokus pada isu keamanan itu, secara resmi diratifikasi pada tahun 2007.

Butir-butir perjanjian Lombok meliputi 21 kerjasama keamanan yang terangkum dalam 10 bidang, yaitu kerjasama bidang pertahanan, penegakan hukum, anti-terorisme, kerjasama intelijen, keamanan maritim, keselamatan dan penerbangan, pencegahan perluasan (non-proliferasi) senjata pemusnah massal, kerjasama tanggap darurat, organinasi multilateral, dan peningkatan saling pengertian dan saling kontak antar-masyarakat dan antar-perseorangan.

Kemudian, mengenai pendekatan yang seharusnya sama-sama dibangun eksekutif kedua negara, tambah Ludiro, lebih pada peningkatan kerjasama terbuka dalam aspek bilateral. Relasi pemerintah masing-masing diharapkan saling mengisi dan membuka diri.

"Persoalan bilateral selama ini lebih banyak disebabkan oleh konflik antar-pemerintah di kedua negara. Sementara itu, kerjasama antar masyarakat tetap berjalan baik," katanya.

Kembali pada pandangan awal, Ludiro optimis peluang kedua negara membangun kerjasama bilateral akan lebih baik, bersahabat, dan memberikan mutual benefit (manfaat). Hubungan bilateral yang mesti diperkuat adalah upaya bersama mengembangkan inisiatif-inisiatif baru di level hubungan antar-masyarakat.

Hubungan antar-masyarakat, kata Ludiro, pada intinya lebih memegang prinsip how to win other´s mind and heart. "Inisiatif bisa datang dari pemerintah, namun pengembangan selanjutnya dilakukan oleh masyarakat. Bisa diawali dari lingkungan pendidikan, baik perguruan tinggi dan SMA melalui program kunjungan atau pertukaran pelajar atau mahasiswa," terangnya. (dtc)

BACA JUGA:
Tags