Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan penyelesaian konflik lahan harus memadukan antara pendekatan hukum dan sosial-budaya. Pemerintah pun membentuk tim terpadu yang terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian RI, dan instansi terkait lainnya.

"Gesekan seperti yang terjadi di Pelabuhan Bima, Mesuji dan Ogan Ilir merupakan segelintir contoh konflik pertanahan yang berujung pada tumpahnya darah warga yang tak berdosa. "Terhadap masalah konflik lahan, pemerintah telah membentuk tim terpadu," kata SBY dalam Pidato Kenegaraan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).

SBY menambahkan tim terpadu dibentuk untuk mencari solusi terbaik dalam konflik pertanahan sehingga rakyat bisa mendapatkan hak-haknya atas tanah. "Namun tetap menjunjung tinggi dan menegakkan pranata hukum (rule of law)," tuturnya.

Selain itu, lanjut SBY, dirinya tidak ingin akibat dari konflik lahan itu kemudian menimbulkan aksi-aksi kekerasan dan tindakan main hakim sendiri.

Sebelumnya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan sejak menjabat sebagai presiden, SBY sama sekali tidak punya komitmen politik untuk menyelesaikan konflik yang jumlahnya sudah ribuan kasus. Sekretaris Jendral KPA, Idham Arsyad mengatakan, desakan dari masyarakat sipil untuk membentuk lembaga khusus penyelesaian konflik agraria, tidak pernah ditanggapi. Padahal, lanjutnya, usulan ini untuk menghindari cara parsial yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi konflik.

Catatan KPA sampai Juli 2012, konflik lahan telah mencapai 115 kasus dengan luas tanah yang disengketakan mencapai 377.159 hektare, serta telah memakan empat korban jiwa.

BACA JUGA:
Tags