JAKARTA, GRESNEW.COM - Wacana perombakan atau reshuffle tim ekonomi Kabinet Kerja ternyata juga didorong partai politik pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Diantaranya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memberikan batas waktu dua bulan kepada tim ekonomi Kabinet Kerja Pemerintahaan Joko Widodo-Jusuf untuk membenahi stabilitas ekonomi nasional. Ketika pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi dan kesenjangan ekonomi masih tinggi, maka tidak ada pilihan lain harus dilakukan reshuffle kabinet khususnya di tim ekonomi.

Tim ekonomi yang dimaksud Ketua Umum PBB Muhaimin Iskandar adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dan kementerian atau lembaga yang dikoordinasikannya. Mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Alasannya, arah kinerja tim ekonomi tidak jelas, kementerian masih disibukkan dengan kondisi internal yang tidak kondusif hingga sumber daya manusia (SDM) yang belum profesional dan memiliki sifat kenegarawanan. "Ketika tidak ada perbaikan maka tak ada pilihan lain kecuali reshuffle," kata Muhaimin di kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh 1, Jakarta Pusat, usai melantik dan membuka Rakornas Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (DPN Gemasaba), Jumat (8/5).

Paling tidak, menurut Muhaimin yang kerap disapa Cak Imin, tim ekonomi tersebut bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang sangat singkat itu agar kesenjangan ekonomi antara masyarakat marginal dan kalangan mampu tidak terlalu tajam lagi. Ia mengaku tidak ada masalah ketika reshuffle itu akan berdampak pada menteri yang berasal dari PKB. "Tidak ada masalah yang penting pertumbuhan ekonomi dulu, soal jatah politik itu belakangan," tegasnya.

Seperti diketahui, Bank Indonesia, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2015 sebesar 4,71 persen. Pertumbuhan in dianggap Gubernur BI Agus Martowardojo,  persen masih merupakan hal yang wajar.

Menurut Agus, pertumbuhan itu disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya terbatasnya ekspor mineral tambang dan adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto juga mendesak Presiden Jokowi melakukan reshuffle tim ekonomi dalam kabinetnya. Sebab telah lewat enam bulan kinerja pemerintah belum menunjukan hasil yang signifikan.

Namun ia mengaku menyerahkan sepenuhnya persoalan reshuffle kabinet ini pada Presiden Joko Widodo sebagai pemegang hak terbesar. Namun ia tak mengecilkan fakta dari sejumlah menteri memang terdapat beberapa menteri yang perlu dipertimbangkan untuk dipertahankan.

"Ada beberapa yang perlu pembinaan lebih jauh, waktu enam bulan kita beri kesempatan, tapi jika tak cukup maka kita beri dukungan presiden memilih yang lebih baik alias melakukan reshuffle tim ekonomi," ujarnya di Gedung DPR, Kamis (7/5).

BACA JUGA:
Tags