TANGERANG, GRESNEWS.COM - Maskapai penerbangan milik anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rusdi Kirana, Lion Air, sepertinya tak pernah lepas dirundung masalah. Penundaan penerbangan hingga berjam-jam kerap terjadi dengan puncaknya adalah penundaan para sejak Rabu (18/2) hingga Jumat (20/2) ini dimana ribuan penumpang terlantar lantaran jadwal penerbangan Lion dibatalkan tanpa ada alasan jelas. Para penumpang pun kesal bahkan emosi karena kegiatan di tempat tujuan keberangkatan menjadi tertunda.

Berdasarkan pantauan Gresnews.com, ratusan penumpang terlihat menunggu kepastian dari manajemen Lion untuk memberikan klarifikasi dan tanggung jawab atas keterlambatan pesawat. Bahkan terlihat, para penumpang ada yang menginap sejak Rabu kemarin. Para penumpang pun emosi lantaran kegiatan di tempat tujuan pun tertunda, bahkan ada beberapa penumpung yang batal menikah dan belum bisa menerbangkan jenazah ke tempat tujuan.

Atas penundaan itu, Lion pun kabarnya sudah memberikan refund tiket kepada penumpang yang tak jadi berangkat dan juga ditambah biaya kompensasi sebesar Rp300.000. Uniknya, beban yang harusnya menjadi milik Lion itu, malah ditalangi dulu oleh pihak Angkasa Pura II.

Lion Air mengaku telah meminjam Rp 4 miliar dari PT AP II dan berjanji akan membayar pinjaman itu ke PT AP II. "Bukan cari alasan. Dari hari Rabu itu sebenarnya kami mau langsung refund, tapi kami hanya mempunyai uang cash Rp 1,5 miliar karena sangat sulit mencari uang cash karena hari itu (menjelang) libur. Oleh karena itu, hari ini kita berkoordinasi dengan AP II untuk meminjam uang AP II sebesar Rp 4 miliar, nanti akan kita kembalikan," kata Direktur Umum Lion Air Edward Sirait.

Pernyataan itu disampaikan Edward dalam jumpa pers di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jumat (20/2). Edward mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi terus dengan PT AP II selaku pengelola bandara dan Kementerian Perhubungan selaku regulator untuk menyelesaikan permasalahan delay parah ini.

Edward menyebut, pihaknya sudah mengambil langkah untuk mengatasi delay parah yang terjadi sejak Rabu lalu. Seluruh penerbangan Lion Air hari ini mulai pukul 17.00 sampai dengan pukul 00.00 dibatalkan. "Saya belum tahu pasti (jumlah total pesawat Lion Air yang delay sejak Rabu (18/2)-red). Tapi hari ini ada 100 flight dari jam 17.00 sampai 24.00 ini. Total kurang lebih seluruh Indonesia," ucap Edward merinci.

Edward menjamin Lion Air akan membayar refund dan kompensasi kepada penumpang. "Mudah-mudahan recovery dari kami akan berlangsung cepat," ujarnya. Terkait penumpang yang menunggu belasan jam tapi tidak mendapat kompensasi makanan, Edward mengatakan hal itu sangat sulit. Alasannya Kamis kemarin ada ribuan penumpang Lion Air. "Kasih makan 2.000 orang itu sulit dan uang kas untuk pengembalian (tiket) juga susah," ujarnya.

Toh memang memberikan dana kompensasi dan refund tiket itu tak mudah. Masih banyak penumpang yang belum mendapatkan kompensasi itu. Salah satu penumpang yang bernama Paul Paulus Redah mengaku kepada Gresnews.com, dirinya ingin berangkat ke Yogyakarta dengan jam keberangkatan pukul 05.55 WIB. Namun hingga saat ini dirinya pun belum menaiki pesawat dan belum ada satupun dari manajemen Lion yang memberikan kepastian kapan pesawat akan berangkat.

Dia juga mengaku pihak manajemen Lion belum ada upaya tanggung jawab kepada para penumpang. Sebab berdasarkan Permen Nomor 77 Tahun 2011, jika terjadi keterlambatan maka pihak maskapai bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi sebesar Rp300.000. Sedangkan berdasarkan Kepmen Nomor 48 Tahun 2008, jika terjadi keterlambatan maskapai bertanggung jawab untuk memberikan makan kepada penumpang.

"Sampai sekarang saya sama istri saya belum juga dapat makan dari Lion. Tapi yang kasih makan dari pihak Angkasa Pura. Katanya dapat kompensasi uang, kita juga belum dapat," kata Paul kepada Gresnews.com di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, Jumat (20/2).

Paul mengaku sebelum berangkat dirinya tidak mendapatkan pemberitahuan resmi baik dari sms, telpon maupun e-mail dari pihak Lion mengenai ditundanya keberangkatan. Dia mengaku sangat kesal kepada pihak Lion karena tidak ada yang menenangkan para penumpang yang sudah emosi menunggu kepastian keberangkatan.

Bahkan ketika dirinya sampai di Bandara Soekarno Hatta, tidak ada satupun petugas Lion yang berjaga-jaga, bahkan loket chek in pun tidak ada petugas dari Lion sama sekali. "Saya nyampe di Bandara, tidak ada petugas Lion sedikitpun. Kemanalah otaknya pemilik Lion ini," kata Paul yang sudah sangat emosi.

Kacaunya jadwal penerbangan Lion inipun membuat banyak pihak bertanya-tanya. Ada kabar maskapai ini sedang memgalami masalah keuangan sehingga untuk gaji para kru pesawat termasuk pilot pun tertunda pembayarannya sehingga para pilot mogok terbang.

Hanya saja isu segera dibantah Edward Sirait. Dia menegaskan pilot-pilot dan kru lainnya tetap bekerja. "Tidak ada yang mogok dan tidak ada yang berhenti kerja," tegas Edward.

Sementara itu, Head of Corporate Secretary Lion Group Dwiyanto Ambarhidayat mengatakan keterlambatan penerbangan Lion sejak hari Rabu disebabkan karena adanya tiga pesawat Lion Air yang terkena Foreign Object Damage (satu di Semarang dan dua di Jakarta) pada hari Rabu. Sehingga menimbulkan rentetan jadwal penerbangan Lion menjadi terganggu, terlebih lagi rusaknya tiga pesawat tersebut tepat pada musim puncak libur tahun baru imlek.

Dia mengaku perusahaan tidak berdiam diri dan terus berusaha agar masalah tersebut bisa cepat diselesaikan dan penumpang bisa terbang secepatnya. Perusahaan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan salah satunya mengirimkan enam pesawat cadangan tetapi akan membutuhkan waktu untuk dokumentasi penerbangannya. Dia menambahkan perusahaan tunduk pada peraturan yang berlaku dan menjalankan Permen 77 Tahun 2011 tentang kompensasi dan ganti rugi kepada calon penumpang.

Dia mengungkapkan dalam membagi kompensasi tersebut, perusahaan juga mengalami sedikit kendala yaitu keterbatasan dana tunai di bandara dikarenakan bertepatan dengan hari libur. Perusahaan pun juga akan memfasilitasi bagi para calon penumpang yang ingin membatalkan penerbangannya dengan melakukan refund.

"Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami oleh para penumpangkami dan kami pastikan kalau kami akan mengganti rugi penumpang dan juga telah memberikan pilihan untuk refund," kata Dwiyanto melalui siaran persnya.

Kisruh inipun membuat DPR bereaksi. Komisi V DPR yang membidangi masalah perhubungan dan infrastruktur meminta Kementerian Perhubungan mengevaluasi Lion Air. "Pertama, Komisi V menyesalkan dan menyatakan prihatin atas kejadian delay penerbangan dalam jumlah besar dalam tiga hari terakhir ini," kata Ketua Komisi V Ferry Djemi Francis dalam jumpa pers di Sekretariat Komisi V Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/2).

Hadir dalam jumpa pers itu dua Wakil Ketua Komisi V, yaitu Muhidin M Said dan Michael Wattimena. Jumpa pers digelar setelah mereka menghubungi Kemenhub dan Angkasa Pura II. Komisi V menyesalkan lambatnya respons pihak terkait, termasuk Lion Air, sehingga menimbulkan kerugian kepada penumpang selaku konsumen dan mengancam penerbangan di sejumlah bandara besar.

"Untuk itu, Komisi V mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan segera dan nyata dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, serta melakukan tindakan preventif agar tidak terulang lagi kejadian serupa," ujarnya.

Komisi V juga mempertanyakan ketidakhadiran dan kepatuhan terhadap SOP dalam menangani kondisi darurat seperti ini, dari pemerintah melalui otoritas bandara udara, Angkasa Pura dan pihak Lion Air.

Komisi V mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan untuk mengatasi keterlambatan penerbangan yang memuat SOP dan antisipasi keterlambatan termasuk penyediaan armada cadangan dan pengawasan pelayanan maskapai terhadap penumpang.

"Kelima, kami juga meminta Kemenhub (mengevaluasi) berapa banyak pesawat cadangan. Kalau hanya 3 yang rusak dan 3 lagi rusak jadi 6 rusak sehingga terjadi keterlambatan, kita minta dirjen (cek) berapa cadangan Lion Air. Menurut informasi ada 8," paparnya.

"Kita akan minta Kemenhub melakukan audit kepada semua aturan yang melanggar UU dan aturan dan rekomendasikan bahkan beri sanksi mulai dari teguran, kedua pembekuan dan ketiga pencabutan izin," imbuh politisi Gerindra itu. (dtc)

BACA JUGA:
Tags