Kondisi PHK Massal dan Tutupnya Panasonic
JAKARTA, GRESNEWS.COM – Situasi ekonomi nasional tahun ini masih terus mengalami perlambatan. Dampak dari perlambatan ekonomi ini membuat daya beli masyarakat terus mengendur dan bisnis pun sulit bangkit. Seharusnya ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah namun sayang pemerintah justru sibuk membantah fakta tutupnya beberapa pabrik dan meruaknya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (P3HI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Sahat Sinurat membantah isu miring akan terjadi PHK massal bagi karyawan di industri elektronik, otomotif dan migas di awal tahun 2016 ini.
Menurutnya, informasi miring tentang perusahaan industri elektronik, otomotif, dan migas yang belakangan diisukan akan melakukan PHK ribuan karyawannya dengan alasan ekonomi itu tidak lah benar. Ia mengaku, Kemenaker sudah mengkroscek langsung ke sejumlah industri yang sempat diisukan akan merumahkan ribuan karyawannya seperti Toshiba, PT Ford Indonesia, dan PT Chevron Indonesia, dan hasilnya perusahaan-perusahaan tersebut hingga kini tidak ada yang mem-PHK karyawannya.
"Sesungguhnya masih rencana semua, PT Ford belum melakukan PHK, hanya memberhentikan produksinya, karyawannya ada 35 orang dan masih belum di-PHK, kemudian Chevron juga belum melakukan PHK, Toshiba juga belum PHK," kata Sahat dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2).
Kendati demikian, ia mengakui jika sejumlah perusahaan itu saat ini tengah berada dalam kondisi yang sangat sulit menghadapi tekanan ekonomi global serta persaingan industri yang belakangan tengah berkembang. Namun, ia memastikan pemerintah telah meminta kepada para pengusaha itu untuk mengupayakan agar tidak melakukan PHK massal dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini.
"Jadi hingga saat ini mereka masih pada proses melakukan perundingan-perundingan untuk masalah PHK-nya, pekerja sebenarnya masih dibayar. Kita klarifikasi saja dengan yang bersangkutan, sebenarnya tidak sedramatis yang beredar ini," ujarnya.
Ia menambahkan jauh-jauh hari telah menyampaikan kepada seluruh pengusaha yang menjalankan bisnisnya di Indonesia untuk melakukan efisiensi guna menghadapi tekanan ekonomi global saat ini. Pemerintah, telah menawarkan sejumlah formulasi agar sektor industri melakukan upaya efisiensi dalam menjalankan bisnisnya, seperti mengurangi upah ditingkat manager, mengurangi shift, mengurangi jam lembur, mengurangi hari kerja, hingga meliburkan atau merumahkan pekerja dengan cara tidak memperpanjang kontrak-kontrak bagi para pekerja.
"Dan pilihan ini yang biasanya dilakukan oleh dunia usaha adalah dengan tidak memperpanjang kontrak kerja bagi karyawan di perusahaan-perusahaan tersebut. Dan kemudian jika memang tetap sulit, ada perundingan Bipartit yang diharapkan kedua belah pihak sepakat dengan kondisi seperti ini. Jadi sebisa mungkin kita tiadakan PHK itu," ujarnya.
Lebih jauh lagi ia katakan, termasuk yang terjadi oleh Panasonic Group yang diisukan telah melakukan PHK terhadap ribuan karyawannya. Menurut Sahat, Panasonic Group tidak pernah melakukan PHK massal terhadap karyawannya. Meskipun satu dari tiga pabrik perusahaan elektronik nomor satu di Indonesia itu sudah tidak produksi dari beberapa bulan lalu. Menurutnya, perusahaan Gobel Group itu tidak melakukan PHK terhadap karyawannya.
"Pak Gobel itu sampai sekarang masih membayar 508 karyawannya dengan gaji pokok, tunjangannya, termasuk pemeliharaan kesehatan karyawannya itu. Jadi belum ada PHK itu," tegasnya.
BUKAN PHK – Dalam kesempatan yang sama, Chairman PT Panasonic Group Rachmat Gobel juga membantah jika perusahaannya dikatakan telah melakukan PHK terhadap ribuan karyawannya karena tidak sanggup menghadapi tekanan ekonomi global saat ini. Ia mengatakan, Panasonic memiliki tiga buah pabrik yang bergerak di elektronik, lampu atau lighting, dan komponen elektronik seperti baterai.
Namun akibat tekanan ekonomi global dan persaingan industri, lanjut Gobel, pihaknya telah menghentikan produksi satu pabriknya yang berada di Kawasan Bogor dan memindahkan karyawannya ke pabrik lainnya yang berada di daerah Pasuruan, Jawa Timur.
"Ada pemberitaan Panasonic mem-PHK-kan karyawan dan tutup pabrik itu sebenarnya tidak demikian," kata Rachmat Gobel usai menghadiri diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat.
Menurutnya, menghentikan produksi di salah satu pabriknya itu berbeda dengan menutup pabrik. Ia menilai, penghentian produksi pabrik lighting Compact Fluorescent Lamp (CFL) yang berlokasi di Bogor itu dilakukan guna melakukan efisiensi dan meningkatkan produktivitas di pabrik lighting Light Emitting Diode (LED) yang berlokasi di Jawa Timur.
Mantan Menteri Perdagangan itu menilai apa yang dilakukan oleh pihaknya ini adalah strategi perusahaan dalam rangka menambah added value lampu LED terkait dengan persaingan industri lampu menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Menurutnya, kedepan lampu LED akan lebih memiliki prospek dibandingkan dengan lampu CFL, mengingat lampu LED dikenal dengan lampu yang ramah lingkungan dan lebih dibutuhkan di masa mendatang.
"Jadi ini lebih pada perubahan strategi, dari yang tadinya 3 pabrik menjadi 2 pabrik, karena meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi itu tadi. Karena produksi lampu LED sudah mendekati produksi CFL sendiri,” ujarnya.
Kendati demikian, ia mengakui, kebijakan perusahaannya yang bertujuan melakukan efisiensi dalam menghadapi tekanan ekonomi global saat ini otomatis akan berpengaruh pada nasib karyawan yang sebelumnya bekerja di pabrik yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat.
Menghadapi situasi itu, lanjut Gobel, ia mengaku telah melakukan perundingan dengan ribuan karyawannya. Dalam perundingan yang dilakukan oleh perusahaan, kata Gobel, pihaknya mengajak sebagian karyawan yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk ikut pindah ke pabrik lampu LED yang berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur.
Adapun karyawan yang tidak bersedia untuk ikut pindah, lanjutnya, pihaknya telah melakukan perundingan dengan para karyawan.
"Yang 508 karyawan ini juga dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, kan mereka mengundurkan diri dengan sukarela juga. Beberapa ada yang pilih untuk buka usaha baru, bahkan yang saya dengar ada yang sudah diterima di perusahaan baru. Jadi tidak ada PHK itu," paparnya.
