JAKARTA, GRESNEWS.COM - Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 17.504 pulau yang diantaranya terdiri dari Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Pengelolaan terhadap aset kepulauan ini menjadi cukup penting karena adanya beragam faktor sumber daya alam yang dimiliki tiap-tiap pulau.

Disamping pemanfaatan sumberdaya alam, PPKT semestinya digarap serius oleh pemerintah karena sebagai pintu terdepan yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki luas kurang atau sama dengan 2.000 km persegi dan memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai hukum internasional serta nasional.

Prinsip dan tujuan pengelolaan PPKT sebagaimana diatur pada Pasal 2 pada dasarnya menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan Negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.

Namun bertolak belakang dengan amanat tersebut, negara belum menyelesaikan tugasnya dalam rangka menjamin eksistensi wilayah-wilayah terluar. Hal itu tampak jelas dari beberapa masalah yang belum diselesaikan hingga saat ini.

Kepala Humas Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Hery Daulay mengatakan beberapa hal diantaranya  belum diselesaikannya rencana zonasi secara jelas dan rinci di setiap pulau. Hal itu membuat wilayah terluar belum memiliki kawasan konservasi di daratan maupun wilayah perairannya.

Kawasan konservasi merupakan wilayah yang dilindungi pemerintah karena berpotensi memiliki manfaat yang luas, selain untuk ekonomi, adapun pengaruh positif bagi wilayah sekitar yaitu pelestarian sumberdaya alam untuk pembangunan berkelanjutan.

Hery menyampaikan, pemanfaatan dan pengelolaan PPKT dan perairan di sekitarnya untuk kegiatan ekonomi, investasi dan kesejahteraan masyarakat. "Hal ini bisa dilakukan untuk memperkuat eksistensi pengaturan pulau-pulau kecil terluar," kata Hery kepada gresnews.com, Jumat (8/1).

Selain tata kelola wilayah, Hery menyebut, ada pula beberapa faktor yang dirasa perlu diperkuat terkait eksistensi dan status wilayah terluar Indonesia seperti penguatan administrasi kependudukan lewat pemberian Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta memasukan setiap pulau dalam peta Kabupaten. Persoalan itu selama ini masih dirasakan penduduk yang tinggal di wilayah terluar maupun perbatasan.

Kemudian, hal terakhir yang tidak kalah penting, menurutnya, adalah penguatan pengawasan pulau-pulau terluar dengan penempatan pos penjagaan TNI Angkatan Laut.
TAK BERPENGHUNI - Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rido Miduk Sugandi Batubara menyebut, Indonesia memiliki 92 wilayah yang dikategorikan sebagai PPKT. Namun dari jumlah itu, hanya 31 pulau yang memiliki penduduk dengan total sekitar 400 ribu jiwa sementara 61 lainnya tidak berpenduduk.

Terkait pemberdayaan pulau-pulau terluar, Rido menyampaikan, pemerintah telah memiliki komitmen perencanaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat di pulau terpencil.

"Pemerintah tengah merumuskan kerjasama dan komitmen akselerasi pembangunan di wilayah PPKT," kata dia beberapa waktu lalu.

Rido menambahkan, setidaknya dibutuhkan anggaran dan keseriusan mencapai tujuan yang direncakan pemerintah seperti melaksanakan program pemenuhan kebutuhan PPKT lewat pembangunan fasilitas air bersih, listrik, sarana pelabuhan dan infrastruktur terkait. Hal itu meruapakan persoalan yang perlu diatasi mengingat tingkat sarana dan prasarana di pulau terluar masih rendah.

Rido menyebut, kebutuhan dasar seperti infrastruktur, listrik dan ketersediaan air bersih hingga kini belum 100 persen dirasakan masyarakat.

Selain karena belum tercukupinya kebutuhan dasar, ketertinggalan pulau-pulau kecil terluar juga disebabkan oleh sulitnya akses transportasi dan konektifitas antar pulau.

Terkait realisasi pembangunannya, lanjut Rido, diperkirakan anggaran yang dibutuhkan kurang lebih mencapai Rp 1 triliun untuk pengelolaan per satu pulau secara menyeluruh. Untuk itu, dari proyeksi anggaran yang disesuaikan dengan 31 PPKT yang ada, setidaknya pembangunan di wilayah terluar membutuhkan biaya Rp 31 triliun.

Hal itu dirasa penting dan perlu segera dilakukan karena menurut Rido, tidak bisa dihitung untung-rugi apabila benar-benar ingin menjadikan wilayah-wilayah terluar sebagai bagian dari kedaulatan wilayah Indonesia.

KOMITMEN PEMERINTAH - Pemerintah terus menggenjot agar pembangunan infrastruktur di daerah semakin merata, terutama di pulau kecil. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden Joko Widodo punya target sendiri.

"Target presiden, wajah perbatasan harus 100 persen lebih baik dari negara tetangga," kata Tjahjo saat memberi sambutan dalam Rakor Pengelolaan Perbatasan tahun 2015, Senin (30/11).

Tjahjo sendiri merupakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan dan Tjahjo memiliki agenda untuk meninjau daerah-daerah perbatasan.

"Pak Luhut sudah cukup lama di NTT, ada dua perbatasan, termasuk pembangunan asrama tentara, ada dua polsek yang perlu diperbaiki. Saya ke Saumlaki. Nanti pak menko kami mohonkan meluangkan ke perbatasan Filipina, permintaan danlanud untuk perpanjangan (lintasan)," kata Tjahjo.

"Kemenhub mau bantu lampunya biar malam pesawat hercules bisa. Kedua, pembangunan Pelabuhan Sebatik dan Nunukan. Untuk Entikong, kesiapan PU sudah, TNI sudah siap bangun jalan, hanya tower untuk Kominfo harus ditentukan. Terakhir kami ke Sekou. Di Merauke kami sudah menyelesaikan peresmian dua koramil di perbatasan, jadi secara keseluruhan Sabang-Merauke, semua sudah bisa diterbangi," lanjut politisi PDIP itu.

Menurut Tjahjo, hingga akhir 2015 ini masih ada 187 yang perlu dioptimalkan. Sebanyak 38 kecamatan yang belum memiliki puskesmas. Ia pun meminta agar menteri kesehatan mengalokasikan dana supaya dibangun rumah sakit kecil.

"Ada RS kecil, khususnya RS rujukan di tiap kabupaten," tukas mendagri.

Meski belum sempurna, Tjahjo menyebut di pulau-pulau terdepan sudah ada ikon yang menunjukkan identitas Indonesia. "Ada beberapa pembangunan patung garuda di perbatasan terluar. Saya sudah resmikan patung garuda dan patung Yesus di Wasior di Papua Barat. Menghadap ke Filipina," ujarnya. (dtc)

BACA JUGA:
Tags