JAKARTA, GRESNEWS.COM - Salah satu program pembangunan Presiden Joko Widodo adalah pengembangkan sistem transportasi berbasis rel. Untuk mewujudkannya, Jokowi berupaya menggaet investasi sejumlah negara. Salah satu negara yang telah menyatakan kesanggupannya adalah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Presiden  sempat menawarkan peluang tersebut kepada Presiden RRT Xi Jinping untuk terlibat dalam sejumlah proyek infrastruktur transportasi di Indonesia. Tawaran itu disampaikan Jokowi di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) ke-60, di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada 22 April 2015 lalu. Tawaran ini pun disanggupi Jinping dengan komitmennya untuk berpartisipasi, pembangunan 8.700 kilometer jalur kereta api.

Banyaknya proyek jalur baru kereta api tersebut dibenarkan Direktur Perencanaan dan Logistik, PT Kereta Api Indonesia (KAI), Hanggoro ‎ Budi Wiryawan. Pembanguan transportasi kereta api ini nantinya melibatkan KAI. Mulai dari pemrakarsa, mendapat penugasan hingga sebagai operator. Proyek kereta api itu adalah  Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung; Kereta Api Bandara Soekarno Hatta (KA Bandara Soetta); Kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) oleh PT Adhi Karya Tbk (ADHI) yang ditunjuk langsung Pemerintah Pusat; dan LRT oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, pembangunan jalur kereta juga mencakup luar pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Atas instruksi Presiden Jokowi, pembangunan ini dipercepat mulai tahun ini dari rencana sebelumnya 2030.

Pada akhirnya groundbreaking pembangunan sebagian besar proyek kereta api direncanakan mulai berlangsung pada 17 Agustus 2015 bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia. Hanggoro mengatakan untuk Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, saat ini KAI tengah fokus melakukan proses pembebasan lahan. Rencananya pada 1 Juli, akan dimulai sosialisasi pembebasan dan harga tanah yang diperkirakan baru bisa tuntas hingga dua sampai tiga bulan ke depan.

Berikutnya baru dimulai dengan pembangunan fisik dengan harapan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung  tetap bisa terealisai pada akhir 2016 sesuai keinginan Presiden Joko Widodo. "Pemancangan perdana akan bisa kita lakukan jika pembebasan tanah sudah selesai," kata Hanggoro ditemui gresnews.com, di kantornya, Jalan Perintis Kemerdekaan, Bandung, Jawa Barat baru-baru ini.

Dijelaskannya, untuk pembebasan tanah ini dibutuhkan dana sekitar Rp800 miliar.  Anggaran ini sebanyak Rp760 miliar berasal dari Bank Sindikasi dan sisanya atau Rp40 miliar berasal dari kas internal KAI.

Sedangkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana KA Bandara Soetta, telah dilakukan penandatanganan dua Perjanjian Kredit. Pertama antara KAI dan Angkasa Pura (AP) II dengan Bank Sindikasi senilai Rp1.449 triliun atau 84 persen dari total biaya proyek pembangunan prasarana. Kemudian antara PT Railink (perusahaan patungan KAI dan AP II) dengan Bank Sindikasi senilai Rp612 miliar atau 85% dari total biaya pengadaan sarana KA Bandara Soetta.

Pembangunan jalur KA Bandara Soetta dilakukan sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 83 Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 tentang Penugasan kepada KAI untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana KA Bandara Soekarno Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi.

Nantinya KA Bandara Soetta akan beroperasi dari Stasiun Manggarai ke Stasiun Bandara Soetta melewati Stasiun Sudirman Baru - Duri dan Batu Ceper sebagai stasiun pemberhentian. Total jarak yang dilintasi adalah sepanjang 36,3 km yang terdiri dari 24,2 km jalur eksisting dan 12,1 kilo meter jalur baru (Batu Ceper ke Stasiun Bandara Soetta).  "KA ini nantinya akan dikelola PT Railink, perusahaan patungan KAI dan AP II," jelasnya.

KERETA BANDARA EKSPRES - Selain rute tersebut, kata Hanggoro, ada lagi kereta bandara ekspres. Awalnya kata dia, pembangunannya akan dimulai dari Halim, namun karena alasan mahal akhirnya dibatalkan dan dialihkan menjadi dari Gambir - Kota -Pluit - Bandara.

"Kita sudah diminta Menteri Perhubungan, namun kita belum konfirm apakah sebagai pemrakarsa, mendapat penugasan atau sebagai mitra strtegis. Persoalannya kami tak punya uang untuk kereta cepat," tegasnya.

Selain itu, Pemerintah juga tengah menggagas pengembangan moda transportasi kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) untuk mengatasi kemacetan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek). Proyek LRT ini rencananya akan dibangun mencakup enam rute yang tercantum di dalam Rencana Umum Jaringan Jalur Kereta Api pada kawasan Jabodetabek tahun 2014-2030. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 54 tahun 2013. Trayek itu mencakup Cawang–Cibubur, Cawang–Kuningan–Dukuh Atas, Cawang–Bekasi Timur, Dukuh Atas–Cibubur–Bogor dan Palmerah–Grogol.

Untuk merealisasikan LRT ini,  pemerintah menunjuk PT Adhi Karya Tbk (ADHI) untuk melaksanakan proyek LRT beserta stasiun dan depo yang pembangunannya direncanakan mulai pada 17 Agustus 2015 ini. Pada hari kemerdekaan itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan melakukan groundbreaking LRT rute Cibubur-Dukuh Atas sebagai kado kemerdekaan.

Rencana pembangunan LRT Jabodetabek, juga diikuti Pemerintah Provinsi DKI Jakata yang membangun tujuh rute di dalam kota. Namun, LRT Jabodetabek yang akan dibangun oleh PT ADHI berbeda dengan yang akan dibangun oleh Pemprov DKI. Bedanya proyek pemerintah pusat melalu ADHI Berupa proyek antar kota, sementara proyek DKI adalah inner city (di dalam kota).

Hanggoro mengatakan, di proyek LRT Pemprov DKI ini, KAI hanya sebagai operator sementara pengerjaanya dilakukan Pemprov DKI.

"Kami belum tahu persis, tujuh koridor LRT yang akan dibangun Pemda DKI Jakarta itu dimana saja. Semuanya masih memerlukan pembicaraan tingkat lanjut," tegasnya.

HARUS ADA SINERGI - Proyek-proyek tersebut menurut Pengamat Kebijakan Publik, dan Tata Kota Yayat Supriatna, akan bisa teratasi ketika ada sinergi yang bagus antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga keuangan dan badan usaha yang terlibat.

"Prosedur pembebasan lahan saja akan menjadi sangat lama jika tanpa koordinasi yang baik antar lembaga dan instansi terkait," kata Yayat kepada gresnews.com, Senin (29/6).

Namun kata dia, proses tersebut, khususnya dibidang teknis akan berjalan dengan baik dan bisa diselesaikan ketika semua lembaga, instansi dan pemerintah daerah merujuk pada Rencana Induk Perkeretaapian Nasional yang diperkuat dengan intruksi presiden.

Misalnya, instruksi presiden pembangunan kereta di Sumatera, Kalimantan, dan Papua dipercepat mulai tahun ini. Setelah masalah ini selesai, persoalan berikutnya yang bisa sangat mengganjal adalah persoalan modal atau investasi. "Investor akan berkali-kali berpikir untuk menanamkan investasinya disektor ini karena keuntungannya sedikit," tegasnya.

Seperti diketahui pemerintah merencanakan pembangunan jalur kereta api di empat pulau selain Jawa dalam lima tahun ke depan. Proyek jalur kereta api sepanjang hampir 3.000 kilometer itu diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp 105,6 triliun.

Hal tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Perkeretaapian 2015 – 2019 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Ditjen KA) Kementerian Perhubungan.

Sementara dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011, tertanggal7 April 2011, disebutkan transportasi perkeretaapian mempunyai banyak keunggulan dibanding transportasi jalan antara lain: kapasitas angkut besar (massal), cepat, aman, hemat energi dan ramah lingkungan serta membutuhkan lahan yang relatif sedikit.

Dengan semakin kuatnya isu Iingkungan, maka keunggulan kereta api dapat dijadikan sebagai salah satu alasan  kuat untuk membangun transportasi perkeretaapian sehingga terwujud transportasi yang efektif, efisien dan ramah lingkungan.

Keberpihakan pada pengembangan transportasi perkeretaapian berarti ikut serta dalam program penghematan energi dan peningkatan kualitas lingkungan. Selanjutnya pembangunan tranportasi perkeretaapian nasional diharapkan mampu menjadi tulang punggung angkutan barang dan angkutan penumpang perkotaan  sehingga dapat menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional.

Penyelenggaraan transportasi perkeretaapian nasional yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan perekonomian nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan
perkeretaapian nasional di masa depan harus mampu menjadi bagian penting dalam struktur perekonomian nasional.

RENCANA INDUK PERKRETAAPIAN - Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan menyadari pentingnya Rencana Induk Perkeretaapian Nasional yang akan menjadi acuan dalam menata kembali penyelenggaraan perkeretaapian nasional secara menyeluruh sehingga tujuan penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dapat terlaksana dengan baik.

Pada tahun 2030 nanti diharapkan setiap pulau telah mempunyai operator(penyelenggara prasarana dan penyelenggara sarana perkeretaapian) yang mandiri. Pada tahun 2030 struktur investasi pendanaan perkeretaapian telah mencapai 70% investasi swasta dan 30% investasi Pemerintah atau APBN.

Untuk mencapai sasaran investasi dan pendanaan perkeretaapian tersebut
di atas akan ditempuh kebijakan-kebijakan seperti :

1. meningkatkan investasi dan pendanaan penyelenggaraan perkeretaapian melalui dukungan regulasi dan mekanisme perizinan yang kondusif bagi iklim investasi serta pembentukan lembaga pembiayaan infrastruktur perkeretaapian; 2.mendorong keterlibatan swasta dalam investasi penyelenggaraan perkeretaapian melalui pola Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) serta pola penyelenggaraan perkeretaapian khusus.

BACA JUGA:
Tags