Produksi Minyak Menipis, Ini yang Dilakukan Pemerintah

Sudirman mengungkapkan, dengan memudahkan perizinan, eksplorasi sumur makin mudah, sehingga akan memudahkan penambahan cadangan migas baru sehingga produksi minyak dapat meningkat.

Post Image
Komplek kilang minyak milik Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) III Plaju � Sungai Gerong, Palembang, Sumsel, Sabtu (2/5). Kilang minyak Pertamina (Persero) RU-III memiliki luas area sebesar 384 hektar yang terbagi menjadi dua, yaitu daerah Plaju sebesar 230 hektar dan daerah Sungai Gerong sebesar 154 hektar. Kilang Plaju didirikan pada tahun 1903 dan kilang Sungai Gerong pada tahun 1926. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Produksi minyak Indonesia terus menurun, diperkirakan sepuluh tahun lagi produksi minyak Indonesia tinggal 400.000 barel per hari saja. Saat itu Indonesia bisa menjadi importir Bahan Bakar Minyak (BBM)  terbesar didunia. Kini saja Indonesia tercatat sebagai importir terbesar nomor dua di dunia. Dari konsumsi BBM nasional 1,5 juta barel per hari, diproduksi dalam negeri kurang dari 800.000 barel per hari.

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri mengatakan penemuan cadangan minyak sudah jarang sekali. Kalau ketemu cadangan baru pun jumlahnya relatif kecil. "Tahun 2025 produksi minyak kita tinggal 400.000-an barel per hari, sementara konsumsi BBM nasional mencapai 1,9 juta barel per hari, ini konsumsi terus menganga semakin besar," ungkapnya di Kementerian ESDM, Selasa (26/5/2015).

Faisal mengungkapkan, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki tata kelola minyak dan gas buminya. Jangan sampai Indonesia seperti Brasil yang tata kelola migasnya hancur lebur karena penjarahan para politikus pada BUMN energi mereka yakni Petrobras. "Produksi minyak terus berkurang, reserve to production ratio tinggal 11,6 tahun lagi," kata Faisal.

Ia menambahkan, yang utama saat ini harus diselesaikan pemerintah adalah menyelesaikan rancangan undang-undang minyak dan gas bumi yang belum kunjung selesai. Ia berharap umur undang-undang baru tersebut nantinya bisa lebih lama, tidak hanya 5-10 tahun harus direvisi.

"Selama saya melakoni (sektor migas) sudah ada 4 perubahan undang-undang migas. Undang-undang migas nanti harus menempatkan migas sebagai ujung tombak industrilisasi, migas tidak lagi dikeruk habis-habisan tetapi dijadikan untuk generasi mendatang, dan migas sebagai sumber bancakan pemburu rente (mafia migas) menjadi migas untuk rakyat banyak," ujarnya.

Sebelumnya Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan mengurangi impor BBM bukan hal mudah. Pertama yang harus dilakukan adalah, mempermudah investor berinvestasi di hulu minyak dan gas bumi (migas).

"Investor itu masih memandang Indonesia sebagai tempat investasi yang cukup bagus. Namun sayangnya, investasi mereka terhambat, karena masalah birokrasi. Presiden Jokowi tidak ingin itu berlanjut, birokrasi harus dipermudah, ratusan izin di migas yang jumlahnya 341 izin harus dipangkas," kata Menteri ESDM Sudirman Said, dalam bahan paparannya, Jumat (22/5).

"Pemerintah sudah membentuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), izin di migas di Kementerian ESDM seluruhnya sekarang sudah di PTSP, jumlahnya ada 42 izin," katanya.

Sudirman mengungkapkan, dengan memudahkan perizinan, eksplorasi sumur makin mudah, sehingga akan memudahkan penambahan cadangan migas baru sehingga produksi minyak dapat meningkat. Sejak 2001 cadangan migas Indonesia terus menurun. Mudahnya perizinan juga akan memudahkan perusahaan meningkatkan produksi migasnya, sehingga produksi minyak meningkat dan mengurangi impor BBM maupun minyak mentah.

Cara lainnya, membangun kilang minyak baru. Karena sudah puluhan tahun Indonesia tidak membangun kilang minyak. Kilang terbaru ada di Balongan yang dibangun 20 tahun yang lalu.

"Selain itu sebagian kilang kita berusia tua dan tidak efisien. Lima tahun terakhir kerugian kilang sudah mencapai Rp 50 triliun atau Rp 10 triliun per tahun," ungkapnya.

Selain itu, untuk mengurangi jumlah impor, pemerintah juga meningkatkan mandatori penggunaan bahan bakar nabati alias biodiesel dari sebelumnya 10 persen meningkat menjadi 15 persen.

"Dengan biodiesel 15 persen tersebut, artinya setahun kita bisa mengurangi impor solar sebanyak 15 persen," katanya.

Langkah lainnya, kata Sudirman, pemerintah sedang juga menggenjot penggunaan bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan. Melalui dana APBN pemerintah membangun beberapa SPBG dan jaringan pipa gas setiap tahunnya. (dtc)