Pembangunan Jembatan Selat Sunda Bakal Rugikan Pemerintah
Dalam Konteks Geopolitik, menurut Suryo, integrasi pembangunan wilayah mengharuskan para pembuat kebijakan tidak menilik pada potensi sesaat tetapi lebih kepada efek integrasi wilayah secara utuh.
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Analis dan Pakar Geopolitik Universitas Nasional Suryo AB menilai pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) hanya merugikan negara dari sisi pembiayaan dan inefisiensi anggaran. "Oleh karena itu, langkah pemerintah untuk menghentikan keberlanjutan megaproyek itu sangatlah tepat," katanya kepada Gresnews.com, Sabtu (13/12).
Dalam Konteks Geopolitik, menurut Suryo, integrasi pembangunan wilayah mengharuskan para pembuat kebijakan tidak menilik pada potensi sesaat tetapi lebih kepada efek integrasi wilayah secara utuh. Ia menekankan para pengambil kebijakan harusnya secara adil menempatkan cara pandang kebijakannya pada living values dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk menikmati fasilitas negara.
Suryo menilai, pembangunan ini juga apabila terus dilanjutkan akan bermuara pada eskalasi protes atas rights to development (menikmati pembangunan) yang masuk dalam kategori penuntutan hak asasi manusia dan sewaktu-waktu dapat mengancam persatuan NKRI. Selain itu, dia menentang pihak-pihak tertentu yang ingin terus melanjutkan proyek tersebut.
"Akan ada banyak konsekuensi buruk yang ditimbulkan antara lain yaitu terganggunya kedaulatan, teror kota dan ketegangan sosial antar wilayah timur dan barat Indonesia," ujarnya.
Terkait hal itu, ketika mendengar anggaran Rp120 triliun yang digelontorkan untuk proyek tersebut, Suryo menganggap nilai itu sungguh tidak masuk akal. "Lebih baik dana sebesar 120 triliun rupiah itu kita manfaatkan untuk membangun infrastruktur pelabuhan bertaraf internasional," ujarnya.
Contohnya, satu pelabuhan internasional seperti di Singapura hanya setara Rp14 triliun. "Artinya secara ekonomis dengan jumlah anggaran 120 triliun rupiah kita bisa dapat delapan pelabuhan," kata Suryo.
Sebelumnya, Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Dedy Priatna juga pernah mengungkapkan hal senada. Ia menuturkan bahwa pada dasarnya penghentian mega proyek ini dilakukan Presiden Jokowi agar biaya logistik tidak semakin membengkak.
"Pemerintahan Jokowi-JK sendiri memiliki solusi sebagai pengganti proyek Jembatan Selat Sunda, yaitu dengan meremajakan kapal-kapal dan membangun dermaga-dermaga baru sebagai sarana penunjang," kata Dedy.
