Sisi Lain Kisah Penjualan Indosat

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang akan melakukan buy back pada saham Indosat jika terpilih menjadi presiden membuat penjualan PT Indosat Tbk ramai dibahas. Kisah dibalik penjualan perusahan telekomunikasi itu pun kembali diungkap oleh para pelaku saat itu.

Di tahun 2002 lalu penjualan saham Indosat oleh mantan presiden Megawati yang didukung oleh mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi sebenarnya mendapatkan banyak pertentangan dari dalam pemerintahan maupun dari rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan dalam diskusi "Mengungkap Sisi Gelap Penjualan Indosat" di Jakarta, Kamis, (26/6).

Pada saat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjabat sebagai presiden, penjualan Indosat sudah mulai diusulkan oleh International Monetary Fund (IMF). Namun terus ditolak Gus Dur dengan memberikan mandat kepada Menteri Perekonomian saat itu, Rizal Ramli untuk tidak menggubris saran IMF dan terus melakukan upaya perbaikan Indosat.

Sayangnya, upaya perbaikan tak berlangsung hingga era Megawati, "Dengan mudahnya karena alasan defisit keuangan langsung dilakukan penjualan. Padahal Indosat merupakan aset strategis negara, pemerintah saat itu telah dibohongi!" ucap Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies yang saat penjualan saham Indosat di tahun 2002, pernah menjabat sebagai salah satu penasehat serikat pekerja Indosat.

Ia heran saat tender dimulai hingga muncul pernyataan pemenang adalah Indonesia Communication Limited (ICL) sebagai special purpose vehicle (SPV) dalam divestasi 41,94% saham Indosat. Apalagi pernyataan pemenang itu sudah diketahui sejak penawaran awal (preliminery bid) maupun tahap penawaran akhir (final bid). Hal ini membuat masyarakat tidak mengetahui siapa oknum yang bersembunyi di balik perusahaan tersebut.

"Bahkan kami diancam tidak akan diberi penyertaan modal lagi," ujarnya.

Padahal menurutnya Indosat tidak perlu penyertaan modal lagi dengan pertumbuhan yang baik saat itu. Jika pun butuh, masih banyak kreditur dalam negeri yang mengantri memberikan pinjaman.

"Ini tanggung jawab Laksamana Sukardi dan juga Megawati, jangan salahkan orang lain. Apalagi Amin Rais sebagai Ketua MPR saat itu telah berupaya menasehati Megawati untuk tidak menjual Indosat. Lewat Panglima TNI Jendral (Purn) Endriartono Sutarto, ia menitipkan pesan, "Panglima lalu menelepon Laksamana, tapi jawabannya lagi-lagi nanti kan bisa di-buy back," jelasnya.

Bahkan menurut Fuad Bawazier, mantan Direktorat Jenderal Pajak saat itu menteri Keuangan Kwik Kian Gie sempat marah dan menolak penjualan Indosat ke Singapore Technologies Telemedia (STT)yang merupakan anak usaha Temasek, yaitu badan usaha milik pemerintah Singapura. "Ia sempat diteror oleh orang dalamnya sendiri," ujar Fuad.

Berbagai penolakan berbentuk demo pun datang dari masyarakat serta serikat pekerja Indosat. Mulai dari demo besar-besaran hingga demo individu yang dilakukan Marwan di depan Kejaksaan Agung (Kejagung). "Serikat pekerja pernah mendatangai Laksamana, tapi dicuekin!" ujarnya.

Proses hukumnya pun menjadi seret, dalam pengakuan Chandra Trita Wijaya, anggota DPR komisi I telah dilakukan enam hingga tujuh kali somasi namun tidak ada yang disidangkan. "Untuk masuk ke materi saja susah, Kejagung tiap mengadakan gelar perkara selalu ada kendalanya," ungkapnya.

Fuad menambahkan, saat itu banyak yang menyarankan jika memang harus dilakukan penjualan, maka jual saja pada yayasan dalam negeri seperti BUMN, BI, Jamsostek, Taspen atau lainnya, "Kalau mereka yang beli dan Pemerintah mau ambil lagi kan gampang. Jangan hanya ketika bursa efek jebol terus disuruh beli tapi yang menguntungkan malah dikasih negara lain," ujarnya.

Ia menilai Mega saat itu seperti kehilangan akal tetap menjual Indosat di tengah berbagai aksi penolakan, "Bapaknya suka Nasionalisasi, anaknya malah Asing-isasi. Bungkusnya saja Soekarno, isinya murni kapitalisme," kata Fuad.