Arah Perubahan Politik China

GRESNEWS.COM - China sedang menggelar kongres akbar parlemen yang menandai berlangsungnya proses kelahiran generasi kelima kepemimpinan di negeri tirai bambu itu. Pada Jumat, 14 Maret 2013, National People’s Conggres (NPC) sebagai parlemen terbesar di dunia dengan anggota 3.000 perwakilan dari seluruh China ´memilih´ Xi Jinping sebagai presiden baru China menggantikan Hu Jintao yang menjabat sejak 15 Maret 2003.

Sebenarnya posisi presiden China sudah bisa dipastikan akan berada di tangan Xi Jinping yang memegang kekuasaan tertinggi sebagai sekretaris jenderal partai komunis China Zhongguo Gongchandang atau lebih dikenal di dunia internasional sebagai Communist Party of China (CPC). Xi memegang jabatan tertinggi partai komunis China sejak 15 November 2012.

Kekuasaan tertinggi di partai komunis sesungguhnya adalah kekuasaan nyata di China sedangkan jabatan sebagai presiden adalah jabatan publik yang mewakili peran formal pemimpin negara China. Oleh karena itulah, proses pemilihan Xi Jinping sebagai presiden telah dikenal luas di masyarakat internasional hanya sebagai proses formalitas dan keberadaan NPC hanyalah memerankan mekanisme legitimasi kepemimpinan yang mengukuhkan pemimpin tertinggi partai komunis sebagai presiden China. Kongres parlemen atau NPC sendiri akan berakhir pada hari Minggu lusa dengan agenda hari ini adalah pelantikan perdana menteri baru China untuk menggantikan Wen Jiabao.

Li Keqiang merupakan calon pasti pengganti Wen Jiabao sebagai perdana menteri, sehingga suksesi kepemimpinan China kali ini memperkenalkan generasi kepemimpinan baru Xi-LI (Xi Jinping-Li Keqiang) setelah sebelumnya generasi keempat kepemimpinan China dikenal dengan duet Hu-Wen (Hu Jintao-Wen Jiabao).   

Kepemimpinan baru China di tangan Xi Jinping menghadapi banyak tantangan baru dan  menghadirkan harapan baru bagi masyarakat China. Dalam berbagai kesempatan Xi Jinping menyampaikan bahwa China saat ini menghadapi tantangan yang serius. Permasalahan-permasalahan ini menyangkut dorongan publik China yang luar biasa untuk memberantas korupsi. Xi Jinping menekankan perlunya upaya yang lebih untuk memberantas korupsi, penyuapan, dan pemberantasan gaya hidup berlebihan serta formalitas berlebihan yang mewah di kalangan pejabat publik di China.

Penekanan tentang pemberantasan korupsi ini mendapat sambutan yang besar dari rakyat China. Berbagai permasalahan lain juga menjadi perhatian presiden baru ini terutama tingginya ketidakseimbangan kesejahteraan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan di China selain isu-isu berkembang yang lain seperti tingginya kerusakan lingkungan yang berdampak kepada penurunan kualitas kehidupan rakyat China, keamanan pangan nasional dan hubungan politik dan keamanan dengan negara-negara tetangga termasuk penanganan sengketa wilayah dengan Jepang dan negara-negara ASEAN.

Namun perekonomian makro China juga sedang menghadapi masalah yang lambat laun berkembang. Pertumbuhan ekonomi China yang dikenal sangat tinggi dan menciptakan ekonomi raksasa kini secara bertahap sedang mengalami penurunan pertumbuhan.

Kepemimpinan Hu-Wen
Kepemimpinan China mengalami proses suksesi teratur yang sudah didesain melalui mekanisme partai komunis China. Suksesi sepuluh tahunan ini menghadirkan pemimpin yang mewakili generasi kolektif kepemimpinan. Generasi keempat yang memunculkan Hu Jintao dan wen Jiabao merupakan awal dari proses suksesi teratur setelah generasi sebelumnya yaitu generasi Mao Zedong, generasi kedua melalui pemimpim Deng Xiaoping dan generasi ketiga melalui kepemimpinan Jiang Zemin harus menghadapi suksesi kepemimpinan yang penuh gejolak.
Generasi kepemimpinan Hu-Wen yang dimulai sejak Maret 2003 sampai Maret 2013 memikul tanggung jawab untuk mengawal pertumbuhan ekonomi China yang spektakuler dan peran China di kancah ekonomi dan perdagangan global terutama pasca-diterimanya China di organisasi perdagangan dunia WTO tahun 2000.

Kepemimpinan Hu-Wen menjalankan berbegai megaproyek pembangunan nasional China. Walapun China aktif di WTO, akan tetapi Hu-Jintao kembali menerapkan kontrol negara yang ketat terhadap beberapa sektor. Hu dikenal melalui pendekatan reformasi politik yang konservatif. Secara konsisten kepemimpinan Hu-Wen mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi China dan mengukuhkan China sebagai kekuatan super di dunia. Peran aktif, luwes dan strategis China di berbagai organisasi internasional termasuk organisasi perdagangan dunia menandakan bahwa China di tangan kepemimpinan Hu Jintao mampu mengenali dengan baik kekuatan soft power atau soft law yang berujung kepada kekuatan diplomasi.  

Dunia menyaksikan bagaimana selama sepuluh tahun kepemimpinan Hu Jintao, China melalui berbagai macam krisis termasuk masih segar di ingatan kita tentang bagaimana pemerintah China menangani menyebarnya virus SARRS dan juga bagaimana China mampu dengan baik mengelola perekonomian dalam negeri untuk menghadapi hantaman krisis finansial global yang membuat perekonomian Amerika Serikat terpuruk dan disusul semakin memburuknya ekonomi di Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir. China berhasil memainkan posisi dominan dalam perdagangan global terutama peningkatan hubungan perdagangan dengan negara-negara selatan termasuk dengan negara-negara ASEAN, negara-negara Asia Selatan terutama India, dan negara-negara Afrika.

Selain statistik perdagangan yang tinggi antara China dan ASEAN, menarik juga untuk dicermati bagaimana cepatnya hubungan ekonomi antara China dan Afrika yang dimulai tahun 1998 dengan angka perdagangan hanya mencapai US$1,5 miliar menjadi US$16 miliar pada tahun 2012. China juga menghadirkan 1.600 perusahaan yang melakukan investasi dan beroperasi di benua hitam Afrika. Hal ini menandakan bagaimana China berhasil memainkan hubungan strategis selatan-selatan dan berhasil menyiasati permasalahan krisis keuangan dan krisis ekonomi dalam hubungan selatan-selatan. Demikian kesimpulan yang diperoleh sebuah lembaga think thank di Beijing.

Dalam kongres nasional NPC juga terungkap bagaimana China mengungkap rencana pembangunan jangka panjang yang melibatkan program terpadu untuk mengembangkan atau mengubah 400 juta rakyat China yang tinggal di pedesaan menjadi wilayah perkotaan dengan berkonsentrasi pada proses pembangunan kota kecil dan menengah (small and medium sized cities). China menghabiskan anggaran sebesar US$500 miliar per tahun untuk kebutuhan proyek infrastruktur dengan US$6,4 triliun anggaran yang dihabiskan dalam jangka waktu sepuluh tahun ini untuk program massal mengubah pedesaan menjadi perkotaan, membuat China telah melaksanakan poyek urbanisasi terbesar dalam sejarah manusia.

Kepemimpinan China telah memfokuskan proyek raksasa pembangunan dan merealisasikan berbagai megaprogram yang tidak hanya menggunakan metode penyelesaian proyek dengan keefisienan waktu sangat tinggi dalam proses produksi berbagai sektor akan tetapi juga menggunakan dan membutuhkan sumber daya yang sangat-sangat besar.

Di bidang sinkronisasi kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri, Hu Jintao berhasil menerapkan proses adaptasi yang tepat. Berbagai kebijakan perdagangan internasional yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian WTO termasuk di dalamnya General Agreements on Tarrif and Trade (GATT), Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), dan perjanjian-perjanjian internasional lain diratifikasi oleh China dengan lebih dahulu memfasilitasi perkembangan ekonomi dan perdagangan dalam negeri dan mempersiapkan infrastruktur pendukung termasuk proses penegakan yang paling rasional diterima oleh sistem ekonomi dan hukum di China. Hal ini akhirnya mampu memanfaatkan perjanjian-perjanjian internasional untuk memfasilitasi kepentingan nasional China.

Pemberantasan Korupsi
Isu tentang korupsi menjadi isu sentral kepemimpinan China saat ini. Penegasan mengenai pemberantasan korupsi oleh presiden baru China Xi Jinping membuat publik China mempunyai harapan baru. China dikenal di dunia internasional dengan beberapa kasus korupsi yang berakhir dengan hukuman mati. Tindakan China menghukum mati beberapa pejabat publik yang terjerat kasus korupsi ini sempat menjadi bahan referensi efektif tidaknya upaya pemberantasan korupsi melalui hukuman mati. Akan tetapi proses pemberantasan korupsi yang melibatkan hukuman mati di China tidaklah sesederhana yang masyarakat Indonesia bayangkan. Proses pemberantasan korupsi ini melibatkan korupsi terkontrol di lingkungan partai komunis China, mekanisme pemberantasan korupsi oleh komisi yang dibentuk partai dan lembaga peradilan yang hanya merupakan formalitas lembaga negara untuk melegitimasi proses yang sudah dilakukan oleh pemegang kekuasaan inti yaitu partai komunis China.

Pada masa kepemimpinan Hu-Wen, pemberantasan korupsi efektif dilakukan oleh sistem seperti tersebut di atas. Penyidikan dan pengadilan kader-kader partai yang notabene sebagian besar adalah pejabat publik dilakukan secara rahasia dan dijalankan oleh komisi pusat inspeksi disiplin (Central Commission for Discipline Inspection). Lembaga ini terpisah dengan lembaga dalam sistem penegakan hukum di China termasuk kepolisian. Pengadilan yang mengadili korupsi ini pun lebih banyak dipengaruhi oleh keputusan partai baik di daerah mapun di pusat. Sistem yang berjalan untuk proses korupsi yang melibatkan jaringan komisi, kekuasaan partai dan lembaga peradilan ini berdasarkan investigasi The New York Times disebut Shuanggui. Sistem ini terkenal sangat ditakuti di China karena melibatkan tekanan fisik dan psikologis yang sangat berat.

Menurut laporan pemerintah China, sistem ini menghasilkan kesuksesan proses investigasi dan pengadilan terhadap beberapa kader partai, pejabat publik dan pengusaha yang terlibat dalam tindakan korupsi. Ketika proses ini sudah dijalankan walaupun tidak terjadi transparansi dalam proses investigasi dan pengadilan akan tetapi publik China selalu mendukung vonis pengadilan korupsi ini dan menginginkan proses penegakan yang lebih besar dan efektif.

Beberapa kasus yang melibatkan pejabat publik, petinggi partai dan pengusaha yang terkait di antaranya adalah hukuman mati yang diberikan kepada Song Chenguang, seorang petinggi senior partai dari provinsi Jiangxi karena kasus suap sebesar US$2 juta, hukuman mati terhadap pengusaha wanita berusia 30 tahun Wu Ying pada bulan Januari 2012 lalu, Wu Ying wanita yang masuk dalam daftar wanita terkaya di China dan terlibat dalam kasus suap,  beberapa hukuman mati juga diberikan tahun 2011 kepada dua wakil walikota di kota Suzhou dan Hangzhou, kepada departemen obat dan makanan, pejabat pengadilan kota Chongqing, dan ketua komite konggres nasional.

Melalui berbagai investigasi dan ulasan media dunia seperti, BBC, The Telegraph, Fox News, Bloomberg, proses penegakan hukum dinilai hanya merupakan formalitas sedangkan proses pengambilan keputusan banyak dilakukan melalui kekuasaan partai dan mekanisme partai. Hal ini mengesankan bahwa proses pemberantasan korupsi di China merupakan bagian dari proses politik dalam tubuh partai komunis dan mungkin terdapat konsensus rahasia di dalam partai mengenai toleransi korupsi di lingkungan petinggi partai dan pejabat publik dan siapapun yang melewati batas toleransi inilah yang kemudian akan menjadi subyek bagi proses investigasi oleh komisi pusat inspeksi kedisiplinan.

Presiden baru China Xi Jinping sendiri tak luput dari kritik masyarakat, terutama mengenai kekayaan pribadinya. Banyak kritik disampaikan melalui forum-forum tertutup dan diskusi-diskusi internet mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai deal-deal di belakang layar mengenai korupsi pejabat tinggi partai dan pejabat publik. Bloomberg merilis estimasi kekayaan keluarga Xi Jinping yang mempunyai aset mencapai US$376 juta yang dikumpulkan melalui jaringan sistem korupsi. Publikasi Bloomberg ini diblok di China daratan. Komitmen antikorupsi presiden baru China tentunya merupakan komitmen yang masih dalam koridor sistem kekuasaan partai komunis China. Memahami pemberantasan korupsi di China tentunya harus memahami lingkar kekuasaan partai komunis China yang berkuasa dalam selama berpuluh-puluh tahun.

Menarik untuk dinanti bagaimana sepak terjang presiden baru China Xi Jinping sebagai penerus kepemimpinan Hu jintao yang dianggap berhasil. Menarik juga disimak bagaimana presiden yang beristri penyanyi terkenal idola masyarakat China Peng Liyuan ini mengendalikan pemerintahan yang harus mengontrol megaproyek pembangunan, perdagangan kawasan dan perdagangan global, korupsi, penegakan hukum, transparansi, isu lingkungan dan kekuasaan partai komunis serta bagaimana kelanjutan China sebagai negara superpower berkiprah di dunia internasional di masa depan.

Awan Puryadi
Analis Gresnews.com