Lunturnya Wibawa dan Marwah Polri di ´JUMAT PEKAT´

´Akrobat´ yang cukup memilukan dipertontonkan pasukan polisi dari Polda Bengkulu dan Polda Metro Jaya serta Bareskrim Mabes Polri saat mengepung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (5/10), demi menangkap salah satu anggota penyidik KPK. Ini adalah tragedi ´JUMAT PEKAT´ bagi saya.

Jika mengintip peristiwa itu, kita bisa menarik dua benang kenyataan.

Pertama, Polri mempunyai kepentingan untuk menangkap salah satu anggota Penyidik KPK Kompol Novel Baswedan yang dianggap melakukan ´tindakan kriminal´ pada saat menjabat Kasat Reserse Polda Bengkulu. Juga telah dianggap mangkir dari institusinya ketika masa jabatan telah berakhir sebagai penyidik KPK.

Kedua, KPK melakukan tugasnya menjadi pengawal dan tiang serta penyangga pemberantasan korupsi dengan menjaga salah satu Penyidik KPK tersebut yang notabene menjabat Wakil Satgas untuk penanganan kasus Simulator SIM Mabes Polri.

Kontan hingar bingar bercecabang laik cendawan dari peristiwa yang tak ubahnya ´akrobat´ tersebut. Banyak kalangan dengan sinis memadang, kejadian itu dilatarbelakangi konflik kepentingan "politik" yang dilakukan polisi. Hal yang kemudian menimbulkan rusaknya tatanan etika instusional dua lembaga negara. Padahal Polri dan KPK mempunyai tugas dan fungsi yang sama, yaitu penegakkan hukum di Indonesia.

Tindakan "penggerebekan" atau "menyerbu" yang dilakukan Polri (meski belakangan dibantahnya) dengan mengerahkan pasukan hanya untuk menangkap salah satu penyidik KPK, sudah semacam tindakan malaikat turun ke bumi sebagai penyelamat. (Mari kita bertanya) Mungkin mereka (Polri) bermaksud mengembalikan citra polisi di hadapan publik dengan menunjukkan ketegasannya dan kemampuannya dalam menegakkan sebuah aturan hukum?

Sayangnya, strategi yang diambil hanya menjadi ´tarian konyol´ yang mengundang antipati terhadap Polri.

Malah saya menilai, ada ´getaran´ ketakutan yang mendasari Polri melakukan tindakan ´JUMAT PEKAT´ itu. Bisa jadi dilakukannya agar tidak tercoreng ´wajah´ Polri di hadapan publik jika ´sang jenderal polisi´ terjerat oleh tangan kokoh KPK.

Sungguh, tidak elok untuk dipandang dan tidak sedap dirasa, jika mengingat peristiwa ´JUMAT PEKAT´ itu.

Terlebih Kapolri dianggap hanya ruang hampa dan tak ada, hingga tak perlu tahu menahu rencana anggotanya. Yang bagaimanapun, dilakukan dalam kondisi tengah ´tegangnya´ hubungan kedua lembaga selama beberapa pekan terakhir. (Tidakkah perlu memintai pendapat pimpinan atas kondisi yang demikian? Apakah haram hukumnya? Atau tidak adakah cara lain, selain ´bertamu´ malam-malam?)

Padahal, Polri pasti mempunyai data base mengenai tempat tinggal ataupun informasi lainnya tentang keberadaan salah satu penyidik KPK tersebut. Apakah tidak bisa melakukan  penangkapan di rumah? Sudah kehabisan akalkah untuk melakukan aksinya dengan cara yang "cantik"? Ataukah ini hanya sebagai "pesan" dari yang terlibat kepentingan hukum tersebut untuk mengatakan ´saya masih punya kekuatan´?

Entahlah. Namun terlepas itu semua. Hitam atau putih. Benar atau tidak benar. Pemerikasan para pelaku yang diduga terlibat Penyalahgunaan Uang Negara dalam korupsi Simulator SIM Mabes Polri, harus tetap jalan terus ("on going") dan tanpa pandang bulu.

Yang jelas, setidaknya bagi saya, tindakan Polri itu hanya menunjukkan arogansi dan emosionalitas dari petinggi Polri dan terang benderang telah mencoreng wajah dan menjatuhkan kewibawaan serta "marwah" Polri.

Karena itu sudah saatnya, Presiden RI merombak dengan mengintervensi pada jajaran kepemimpinan dan petinggi Polri. Dan generasi Polri yang lebih baik untuk segera mengambil alih kepemimpinan kepolisian untuk menyelamatkan marwah kepolisian.

Saya yakin! Masih banyak polisi-polisi yang baik dan mempunyai integritas moral yang tinggi dan cinta negeri ini.

Jakarta, 6 Oktober 2012

Samsul Hidayat, SH
Lahir di Surabaya, 10 Maret 1982