Publik menilai ekonomi Indonesia

Beberapa waktu lalu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terbaru mengenai "Perubahan Politik 2014: Tren Sentimen Pemilih pada Partai Politik". Selain melihat tren elektabilitas partai-partai politik terkini, survei itu juga mengukur persepsi publik terhadap kondisi politik, hukum, dan ekonomi Indonesia mutakhir.

Melalui survei itu diketahui bahwa persepsi publik terhadap kondisi politik dan hukum di Indonesia terus memburuk. Namun, tidak seperti kondisi politik dan hukum, persepsi publik terhdap kondisi ekonomi Indonesia justru menunjukkan nada positif.

Hasil survei LSI itu menunjukkan sebanyak 30% responden melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini lebih baik. Sementara itu, responden yang melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini lebih buruk dan tidak ada perubahan masing-masing sebesar 24% dan 35%. Lalu, 6% responden menjawab tidak tahu/tidak jawab, sebanyak 2% menjawab jauh lebih baik, dan 2% lagi menjawab jauh lebih buruk. Artinya, hasil survei itu menujukkan bahwa publik sangat mengapresiasi kinerja ekonomi Indonesia saat ini.

Jika kita melihat sejumlah indikator statistik memang akan terlihat jelas capaian positif ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2011 perekonomian Indonesia mampu tumbuh mencapai 6,5%. Semntara itu, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2011 atas dasar harga berlaku mencapai Rp7.427,1 triliun dan atas dasar harga konstan (tahun 2000) Rp2.463,2 triliun.

Kinerja positif ekonomi Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari sajian data-data statistik BPS itu. Kinerja positif ekonomi Indonesia juga dapat dilihat dari apresiasi dunia internasional, seperti pemberian peringkat layak investasi (investment grade) oleh lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings dan Moody´s Investor Service.

Sekadar diketahui, Indonesia kehilangan posisi investment grade sejak tahun 1997 setelah dihantam krisis moneter. Istilah investment grade merujuk pada sebuah peringkat yang menunjukkan utang pemerintah atau perusahaan memiliki risiko yang relatif rendah dari peluang default atau gagal bayar sehingga memiliki tingkat kepercayaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Karena itu, investment grade diberikan kepada suatu negara yang memiliki fundamental ekonomi kuat, stabilitas politik dalam jangka panjang solid, dan memiliki manajemen anggaran pemerintah serta kebijakan moneter yang prudent. Hal ini ditandai dengan defisit anggaran yang rendah, rasio utang rendah, dan inflasi terkendali. Investment grade merupakan peringkat yang masuk kategori layak investasi.

Kenaikan peringkat Indonesia menjadi negara layak investasi berdasarkan penilaian dua lembaga pemeringkat itu mencerminkan pengakuan dan apresiasi dunia internasional terhadap pencapaian ekonomi Indonesia. Indonesia dinilai memiliki daya tahan ekonomi sangat baik di tengah-tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian.

Di tengah kelesuan ekonomi Amerika Serikat dan negara–negara Eropa akibat imbas krisis utang, peringkat Indonesia justru mengalami kenaikan menjadi negara layak investasi. Pencapaian peringkat investment grade memiliki nilai sangat penting karena akan berpengaruh pada pandangan dunia terhadap iklim investasi di Indonesia.

Posisi Indonesia di mata investor akan semakin menguat sehingga memperbesar peluang untuk bisa meningkatkan kegiatan investasi di Indonesia. Tidak saja di pasar obligasi dan saham, tapi juga penanaman modal langsung akan meningkat. Indonesia akan kian dilirik sehingga arus masuk modal asing akan semakin meningkat dan memperkuat cadangan devisa.

Keberhasilan meraih kembali investment grade dapat diartikan bahwa Indonesia telah cukup kuat mengatasi krisis. Mengacu kepada beberapa indikator ekonomi saat ini, Indonesia memang sudah selayaknya masuk kategori investment grade.  Ekonomi tumbuh di atas 6%, rasio utang terhadap PDB berada pada angka 26%, dan defisit anggaran di bawah 2,5%.

Hal itu jelas merupakan capaian luar biasa di tengah karut marut kondisi ekonomi global yang menyebabkan posisi ekonomi sejumlah negara yang dianggap kuat justru ambruk dan mengalami kejatuhan peringkat utang.

Prestasi ini merupakan buah manis kerja tim ekonomi kabinet selama beberapa tahun terakhir ini. Hasil survei LSI itu secara tidak langsung telah mematahkan penilaian sinis dan penuh pesimisme dari sejumlah kelompok ekonom selama ini terhadap capaian ekonomi Indonesia dibawah Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Meskipun demikian, hasil survei itu tidak boleh menjadi angin surga bagi pemerintah sehingga kemudia terlena sekan telah apa yang dilakukan selama ini telah mencapai puncak keberhasilan. Sebaliknya, hasil survei LSI justru harus dijadikan sebgai pelecut bagi pemerintah untuk bekerja lebih keras memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.


Ahmad Husni
Wakil Ketua DPD II KNPI Jakarta Selatan, mantan Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional Pengurus Besar HMI Periode 2008-2010