Perkuat infrastruktur pembangunan ekonomi

Di tengah suramnya perekonomian global akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi, aura optimisme sedang menaungi struktur perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari pondasi fundamental ekonomi yang tergambar dari indikator makro berupa pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, cadangan devisa serta kurs rupiah yang memberikan secercah harapan.
 
Dari data, sejauh ini perekonomian Indonesia tumbuh impresif pada angka 6,5%. Dengan tingkat inflasi sebesar 4,6%.  BI rate tidak mustahil tetap dipertahankan pada level 6,75% hingga akhir tahun. Kurs rupiah juga terjaga di level Rp 8.500-Rp 9.000 per dolar AS. Indikator lainnya yang cukup “maknyus” adalah cadangan devisa per-Agustus tercatat mencapai US$ 122,67 miliar.

Jika kondisi ini dapat terus dipertahankan, sangat mungkin asumsi makro yang dipakai dalam RAPBN 2012 dengan target pertumbuhan ekonomi 6,7%, laju inflasi 5,3%, suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan 6,5% dan nilai tukar rupiah Rp 8.800 per US$ akan dapat terpenuhi.

Namun, menjadi pertanyaan apakah dengan modal kekuatan ekonomi yang baik seperti tergambar dalam data makro akan berdampak positif bagi peningkatan kemakmuran masyarakat secara umum ? Idealnya kondisi perekonomian yang mantap mampu mengerek peningkatan kesejahteraan.

Pekerjaan Rumah Pemerintah
Sebagai wali amanah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran pemerintah mempunyai tugas untuk merangkai terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran. Akan tetapi, apabila kita telaah politik anggaran yang tercermin dalam RAPBN yang ditandai dengan alokasi untuk pengeluaran pembangun infrastruktur hanya sebesar Rp 168,1 triliun atau sebesar 11,9 % dari total APBN. Walau sebetulnya mengalami peningkatan sebesar 10,6 % dari APBN-P 2011. Akan tetapi, angka tersebut masih dibawah peningkatan belanja pegawai yang mencapai 22,6 % dari total keseluruhan RAPBN 2012.

Belum lagi apabila kita tengok dari lemahnya implementasi dan penyerapan anggaran belanja modal. Pada tahun ini hingga akhir Agustus, realisasi penyerapan belanja modal baru 26,9% dari pagu Rp 140,9 triliun dalam APBNP 2011. Rendahnya penyerapan anggaran tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tapi juga di daerah. Tahun ini, dari Rp 1.320 triliun belanja APBN, sekitar Rp 412 triliun disebar ke daerah.
Bahkan hingga kini, pemerintah masih memiliki sisa anggaran lebih (SAL) senilai Rp 97 triliun. Padahal, bila pemerintah cerdas dana ini bisa dimanfaatnya untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Dimana, pembangunan infrastruktur bisa menjadi motor penggerak perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan sektor riil.

Seksinya fundamental ekonomi yang didukung dengan infrastruktur yang mantap akan menjadi magnet bagi investor dalam menanamkan modal, mengurangi biaya ekonomi, memperlancar arus distribusi barang dan jasa hingga mampu meningkatkan daya saing. Buruknya infrastruktur merupakan elemen penting yang selama ini menjadi masalah klasik perekonomian Indonesia.

Artinya, tanpa peningkatan infrastruktur yang baik mulai dari perbaikan jalan raya, pelabuhan, bandara, pelayanan publik, pembebasan lahan dan ketersedian energi yang memadai. Pertumbuhan ekonomi yang impresif seakan tidak memberikan efek nyata bagi peningkatan roda perekonomian rakyat.

Nah, pembangunan sektor ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Agar pedal gas pembangunan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lemahnya implementasi penyerapan anggaran yang tertuang dalam sidang kabinet (6/9/11),  saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan kekecewaannya terhadap kementerian  yang penyerapan anggarannya rendah. Menunjukkan bagaimana kualitas KIB jilid II yang perlu dipertanyakan.

Akan sangat disayangkan apabila dampak pertumbuhan ekonomi terhambat karena kapasitas dan kapabilitas pelaksana amanah rakyat yang tidak memenuhi syarat. Pedal gas yang mustinya ditancap lebih cepat untuk menaikkan roda perekonomian, tidak tahu harus dijalankan kemana. Bila hal ini yang terjadi, inilah sumber petaka besar bangsa.

Terlepas dari situasi politik yang temponya selalu naik turun perhatian para pejabat negara harusnya tetap fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Bukan hanya sekedar pada kelompok-kelompok kepentingannya saja.

Dalam konteks ini, keberanian presiden untuk menekan para pembantunya dalam menciptakan program-program yang berkaitan langsung dengan belanja modal harus lebih giat dan ditingkatkan. Kemauan politik presiden tidak akan jalan apabila para menterinya juga “ogah-ogah” serta lebih mementingkan kepentingan-kepentingan partainya. Karena itu, presiden perlu untuk lebih “kencang, detail, tegas dan jelas” dalam mengarahkan sasaran instruksinya. Kalau perlu ancaman pergantian kabinet bisa dijadikan peringatan bagi menteri-menteri yang “mokong” dan bekerja alakadarnya.

Lain dari hal itu, tata kelola dan pelayanan birokrasi yang prima merupakan faktor penting untuk menyokong percepatan pertumbuhan ekonomi. Selain juga kemudahan dalam berinvestasi, membuka bisnis baru serta aturan main yang jelas dalam tender-tender proyek infrastruktur yang belakangan banyak disorot karena tingkat kebocoran anggaran yang tinggi.

Peluang menjadikan postur perekonomian Indonesia dipandang dimata dunia sedang terbuka. Kesempatan yang baik ini harus mampu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, dibutuhkan karakter pemimpin yang kuat dalam mendorong implementasi pembangunan ekonomi. Kita berharap presiden mampu menjadi komando bagi terciptanya kemakmuran yang seluas-luasnya untuk seluruh rakyat Indonesia.

Ahan Syahrul Arifin
Analis Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia