Satu jenderal akhirnya dipecat akibat skandal penyadapan Presiden Prabowo! Tetapi, apakah dia hanya pelaksana dari operasi yang lebih besar? Selasa, 17 November 2026, Irjen Eko Hadi Santoso resmi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
Karo Penmas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyebut Eko terbukti melakukan pelanggaran etik. Modusnya? Diduga menyalahgunakan akses Bagian Monitoring Bareskrim untuk melakukan penyadapan ilegal, tanpa prosedur yang sah.
Sembilan saksi diperiksa dalam sidang etik yang berlangsung sembilan jam. Namun, Eko mengajukan banding atas pemecatannya. Eko menjadi jenderal kedua yang dipecat, sementara mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo masih harus menghadapi proses etik.
Jika teknologi pengawasan negara bisa disalahgunakan untuk menyadap, siapa yang sebenarnya mengawasi para pengawas?
