FINANCIAL FREEDOM KOMISARIS TELKOM

Post Image
Istimewa

Ceritanya begini: kabar penjualan PT Metra Digital Investama Ventura (MDI Ventures) pertama kali muncul akhir Juli 2026, ketika CNBC International memberitakan PT Multimedia Nusantara (TelkomMetra), anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom/TLKM), menimbang melepasnya dan sudah menunjuk Jefferies sebagai penasihat. Telkom tidak membenarkan, hanya menyebut sedang mengevaluasi portofolio dan berjanji mengumumkan perkembangan lewat keterbukaan informasi. Pengumuman itu tak pernah datang sampai status ini dibuat.

Tapi seorang sumber bilang ke saya, dalam waktu dekat (sekira dua minggu ke depan) penjualan itu akan tuntas senilai US$450 juta (sekitar Rp8,1 triliun). Saya pikir angka itu mirip dengan total aset MDI Rp8,076 triliun, atau sekitar US$452 juta dengan kurs resmi dalam laporan keuangan Telkom 30 September 2026 (Rp17.873 per dolar). Harga yang dirumorkan itu nyaris persis nilai buku, tanpa diskon berarti.

Nilai buku itu baru saja dipangkas. Sepanjang Januari sampai September 2026, MDI mencatat kerugian belum terealisasi Rp794 miliar. Menurut transkrip paparan kinerja yang dipublikasikan Investing.com, Investor Relations Telkom Bret Ginesky menyebut penurunan nilai itu bagian dari proses “making sure the valuation is appropriate for any potential buyer to come in”. Artinya, bagi saya, bisa saja kerugiannya dibukukan lebih dulu, tanpa banyak sorotan, supaya penjualan bisa dilakukan di nilai buku dan publik tak pernah melihat angka rugi dari penjualan MDI.

Belakangan, ada orang mengontak saya dan menyerahkan dokumen investigasi terhadap proses investasi MDI Ventures pada Delos melalui Arise Fund I Pte. Ltd. dan KB-MDI Centauri Master Fund Pte. Ltd. Setelah saya baca, catatan tebal dari saya adalah ternyata uang Telkom dialirkan untuk berinvestasi di perusahaan startup yang terafiliasi dengan seorang komisaris Telkom berinisial RM (dia juga kondang sebagai pengamat politik), bahkan pendiri sekaligus direktur utama startup itu adalah anak komisaris itu sendiri.

Temuan ini makin menguatkan anggapan betapa tata kelola MDI Ventures ini buruk. Sebelumnya pada 18 Juni 2026, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis enam terdakwa perkara investasi MDI dan BRI Ventures di TaniHub, dengan kerugian negara sekitar Rp364,22 miliar, Rp290,92 miliar di antaranya dari MDI. Mantan Dirut MDI Donald Wihardja divonis 5 tahun karena menempatkan dana tanpa verifikasi kondisi riil di lapangan, dan vonis itu dikuatkan di tingkat banding. Hakim menegaskan korupsi tak mensyaratkan aliran dana ke terdakwa.

Delos adalah startup tambak udang yang didirikan dan dipimpin GM, anak RM. RM menjabat sejak 19 Juni 2020 dan masih bertahan setelah RUPSLB 30 September 2026. Menurut dokumen remunerasi Telkom, sepanjang 2021 sampai 2024 ia menerima sekitar Rp48 miliar, termasuk tantiem sekitar Rp35,7 miliar. Tantiem terbesarnya, Rp12,15 miliar, dibayarkan pada 2022, tahun ketika uang grup Telkom mengalir ke perusahaan anaknya. Ironisnya, komisaris yang sudah dibayar puluhan miliar untuk mengabdi pada perusahaan itu masih memegang kepentingan bisnis di perusahaan penerima uang Telkom.

Untuk meyakinkan lagi, saya cek nama-nama perusahaan yang disebut dalam dokumen pemeriksaan itu di data pemilik manfaat Ditjen AHU. Ternyata benar, RM tercatat sebagai pemilik manfaat PT FVC, yang dipimpin GM, serta pengendali PT DLA (tambak udang) dan PT DLMT. Ketiganya berkantor di alamat yang sama, dan alamat korespondensi RM di ketiganya persis sama dengan alamat korespondensi GM di PT DTMJ, perusahaan operasional Delos.

FVC menjadi pemegang saham Delos, DLA menjadi klien sekaligus etalase keberhasilannya, dan DLMT menjadi salah satu pemberi pinjamannya. Uang masuk lewat dua fund Singapura yang dikelola MDI, Arise Fund I dan KB-MDI Centauri Master Fund, sebesar US$2,32 juta (sekitar Rp41,8 miliar), termasuk US$919.875,96 (sekitar Rp16,6 miliar) uang MDI sendiri.

Dokumen pemeriksaan yang saya pelajari menunjukkan urutan yang rapat. Pada 1 September 2021 FVC mengambil 95% DLA, pada 3 September komite investasi Arise menyetujui pendanaan Delos, dan pada 7 September FVC masuk sebagai pemegang 15% saham PT DTMJ. Dua minggu kemudian, Donald Wihardja, Dirut MDI saat itu, menilai hubungan Delos dengan DLA “bukan arm’s length”, bukan hubungan dagang yang wajar. Toh pada 28 September investasinya tetap diteken tanpa deklarasi benturan kepentingan.

Bersamaan dengan masuknya dana, utang Delos kepada DLMT dan kepada istri RM tercatat lunas, padahal perjanjian investasi melarang dana dipakai membayar pinjaman, meski sumber pelunasannya belum dapat dipastikan. Delos kemudian merugi sekitar US$14,3 juta (sekitar Rp257 miliar) hingga pertengahan 2025.

Board Manual Telkom melarang komisaris “mengambil peluang bisnis Perseroan untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, kelompok usaha dan/atau pihak lain”. Apakah si komisaris berarti memenuhi unsur melawan hukum, biarkan nanti penyidik yang memeriksa (jika kelak barang ini menjadi perkara hukum). Tetapi fakta yang bisa kita lihat sejauh ini adalah seorang komisaris Telkom memegang kepentingan ekonomi di perusahaan penerima uang Telkom, direksi MDI mengetahui Delos bertumpu pada tambak milik keluarga pendirinya, dan tak satu pun pihak mendeklarasikannya.

Masalahnya begini: menjual unit usaha yang merugi adalah keputusan bisnis yang wajar. Saya bisa memahami itu. Yang tidak wajar adalah menjadikan aksi jual itu sebagai jalan pintas untuk menutup kasus. Bayangkan, begitu MDI dijual dan berpindah ke tangan pemilik baru (swasta), hak memeriksa aliran dana di portofolionya hilang dan kerugian tiap investasi larut dalam satu angka harga jual. Pendeknya, pembeli dianggap membayar gelondongan berikut masalah-masalahnya. Kasus seperti si komisaris itu akan menguap. Maka saya menulis status ini untuk meninggalkan jejak.

Bola panas kini di Telkom dan Danantara. Mau diapakan “barang” ini? Merayakan keberhasilan penjualan MDI US$450 juta dan menikmati bonus exit buat para pejabatnya, sambil di sisi lain turut mengubur skandal investasi BUMN di perusahaan anak dan kelompok usaha komisarisnya sendiri?

Enak betul pejabat di negara ini. Sudah duduk di kursi empuk, digaji besar, diguyur tantiem puluhan miliar, bisnis dia dan keluarganya pun dibesarkan negara...

Bahasa kerennya: Financial freedom (institute).

Salam,
AEK