Perintah menyadap Presiden diduga cukup lewat lisan atau WhatsApp. Tanpa surat, tanpa penetapan pengadilan.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, di rapat Komisi III DPR, Kamis 12 oktober, memaparkan modus "jalur atensi": perintah menyadap diduga disampaikan lisan atau lewat WhatsApp, tanpa surat permohonan dan penetapan pengadilan, tapi memakai peralatan teknis yang sama dengan jalur resmi sehingga tersamarkan.
Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga menentukan target dan menjadi penerima akhir hasil sadapan. Sasarannya diduga mencakup Presiden, lingkar Istana, DPR, KPK, kejaksaan, hingga aktivis dan mahasiswa. Polri juga menerbitkan laporan polisi dugaan makar.
Tapi Suyudi menegaskan: temuan penyadapan tidak serta-merta bisa dipakai menyimpulkan makar, sebab unsur menggulingkan pemerintah masih perlu didalami.
Sistem yang dibuat untuk membuktikan kejahatan, diduga justru dipakai lewat jalur yang tak meninggalkan jejak surat.
