Sejarah harus ditulis dengan adil. Jangan dibengkokkan!
Apakah Gibran patut dikasihani?
Tidak. Politik adalah orang/sekelompok orang yang memperebutkan kekuasaan: siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana (kata Harold D. Lasswell). Gibran adalah politisi, maka naif sekali tersedu-sedu menangisi politisi yang jatuh dalam perebutan kekuasaan.
Saya lebih sepaham dengan ungkapan Travis Bickle (Robert De Niro) dalam film Taxi Driver (1976) besutan Martin Scorsese: “Kota ini seperti selokan terbuka, kau tahu, penuh kotoran dan sampah masyarakat. Kadang saya hampir tidak tahan... Menurut saya, Presiden harus membersihkan seluruh kekacauan di sini. Siram saja semuanya ke dalam kakus sialan itu!”
Moral historisnya: jika para politisi tak mau dijuluki kotoran dan sampah masyarakat yang di-flush ke dalam kakus, jadilah politisi yang berintegritas.
Apakah Gibran adalah anak muda korban ambisi orang tua?
Tidak. Gibran bukan anak-anak (bahkan bukan Gen Z juga; kelahiran 1987, usianya 36 ketika dicalonkan) dan cukup umur untuk mengambil keputusan mandiri. Menerima pinangan sebagai cawapres Prabowo adalah pilihannya sendiri (ia punya kebebasan untuk menolak, jika pun bapaknya menekan).
Pada 19 Juli 2020, ketika baru mau dicalonkan sebagai Wali Kota Solo, saya sudah cerewet mempersoalkannya. Bukan karena secara biologis dia anak Presiden Jokowi, tapi karena dia tidak memberikan warna beda terhadap perkembangan sebuah generasi baru. “Kita tidak mendengar apa-apa mengenai gagasannya terhadap kehidupan berbangsa, bahkan konsep kehidupan sebuah kota; misinya dalam dunia politik yang membedakannya dengan generasi lama; visi jauhnya terhadap penderitaan rakyat dan bagaimana seharusnya keadilan didistribusikan.” “Di balik sikap dan bahasa tubuhnya yang ketus, kita mungkin bisa menduga tidak ada sesuatu yang bernas di dalamnya.”
Moral historisnya: bukan soal umur atau anak siapa, tapi apa pemikiran dan karya dia...
Apakah Gibran seorang kesatria, penuh tanggung jawab, dan berjiwa negarawan? Apakah ia wujud kepatuhan hukum?
Tidak. Menurut saya, dia mundur (menyatakan berhenti, dalam bahasa Konstitusinya) karena tekanan politik membuatnya terpojok (salah satunya hak menyatakan pendapat/HMP yang bergulir di DPR). Justru “fight di PTUN”, yang diklaimnya sebagai saran Presiden Prabowo yang dia anggap sebagai ayahnya sendiri, dua hari sebelum mundur, adalah rencana utamanya.
Setelah mundur pun, saya nilai, dia tidak menunjukkan penghormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang memutus tentang perkara ijazahnya. Gibran dua kali menegaskan keputusannya mundur tidak berkaitan dengan ijazah. Berbeda sekali dengan Presiden Prabowo yang menyatakan alasannya justru pendidikan dan putusan hukum. Kutipan verbatimnya begini: “Keputusan ini diambil berkaitan dengan adanya perbedaan sistem pendidikan luar negeri dengan sistem pendidikan di Indonesia, serta merujuk pada putusan hukum yang menyatakan adanya ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan pada sistem konstitusional kita. Menyikapi hal tersebut, Saudara Gibran memilih untuk mengundurkan diri...”
Kurangnya penghormatan terhadap lembaga pengadilan dan ketidakdewasaan politik juga dia tunjukkan pada 22 April 2024. Sesaat setelah MK memutus menolak gugatan perselisihan hasil pemilu yang diajukan pasangan calon Pilpres yang kalah (Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud), ia mengunggah foto ngantuknya di Instagram dengan caption “Gimana bang” dan sound “Ahhhh” The Milkers.
Saya selalu pakai foto itu sebagai ilustrasi setiap tulisan tentang Gibran untuk mengingatkan orang betapa hinanya hukum di negara ini diperlakukan oleh yang bersangkutan. Apalagi, 189 hari (enam bulan enam hari) sebelum unggahan itu, tepatnya 16 Oktober 2023, MK mengeluarkan putusan yang dikenal orang sebagai “Putusan Paman” Nomor 90, yang mengubah syarat batas usia calon sehingga Gibran bisa ikut pemilu.
Moral historisnya, pertama, saya mau kutip pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim Wahiduddin Adams dalam Putusan 90, yang intinya Republik Indonesia bukan kerajaan:
“Jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara esensial sangat berbeda dengan jabatan Raja/Ratu/Sultan/Kaisar dan lain sebagainya yang umumnya dapat diangkat pada berapapun usia mereka karena basis justifikasi dan/atau legalitas kepemimpinan mereka secara teoritik dan empirik didasarkan pada konsep garis keturunan (genealogis) dan bukan berbasis pada terdapatnya tingkat kemampuan dan/atau pengalaman tertentu (ability and experiences) dan/atau konsensus nasional (national consensus) yang umumnya diperoleh sebagai hasil seleksi dan eleksi dari proses politik yang spesifik (pemilihan umum: general election), sebagaimana yang selama ini menjadi salah satu ciri dan karakter umum serta konsekuensi dari pilihan bentuk negara Republik.” (Putusan 90/PUU-XXI/2023, hlm. 89-90)
Kedua, pertimbangan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran, yang intinya syarat jabatan adalah urusan seluruh bangsa. Melanggarnya berarti “membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih putra terbaik yang memenuhi syarat administrasi”.
Tapi, jika didesak pertanyaan, apakah dengan demikian anak presiden tidak boleh jadi presiden, anak pejabat tidak boleh jadi pejabat...?
Tidak.
Moral historisnya: anak siapa pun boleh jadi presiden atau pejabat asal orangnya berisi (jujur, berintegritas, cakap) dan tidak curang.
Salam,
AEK
