Pendek saja: Presiden Prabowo dipecundangi Gibran.
Cara Gibran menyampaikan “berniat mundur” kepada Prabowo (10/11/2026) justru menyampaikan pesan sesungguhnya bahwa anak sulung Jokowi itu tidak akan mundur.
Sebagai sesama orang Solo, saya menggambarkan manuver Gibran itu dalam tiga istilah: lamis (mulutnya manis), watu (keras hati), nggeleleng (belagu).
Pagi, Gibran diberitakan mendatangi Prabowo. Isu beredar dia akan mundur. Tapi kemudian Istana (lewat Mensesneg) masuk perangkap: membenarkan Gibran datang, menyatakan bahwa Gibran berniat mundur, dan menegaskan Prabowo tidak menolak.
Gibran mendatangi Presiden lebih dulu pun sudah manuver politik. Wapres berhenti/mundur tak butuh persetujuan Presiden. Mundur ya mundur saja. Bersurat resmi ke MPR seperti Bung Hatta 1965.
Harusnya orang-orang Istana paham Konstitusi tidak mengenal istilah “mundur”. Yang ada: mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban. Untuk Wapres seorang diri, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 hanya menyebut “kekosongan Wakil Presiden”.
Jadi, kalau “mundur” saja tidak bermakna secara normatif, apalagi cuma “berniat”. Konyolnya lagi, yang pertama kali membuka istilah “berniat mundur” itu adalah Mensesneg. Padahal Gibran, menurut saya, menggunakan istilah itu untuk melakukan negosiasi politik dengan lawan bicaranya. Double konyolnya lagi, jika Gibran menggunakan istilah itu untuk negosiasi politik, buat apa Istana sampai perlu menegaskan bahwa Presiden tidak menolak niatan mundur Gibran itu?
Saya berhati-hati sekali memakai istilah “mundur” atau “makzul”. Seperti pada tulisan terakhir, saya memilih menggunakan kalimat “batu uji paling dekat adalah seberapa lama Gibran akan bertahan dalam jabatannya”, terserah cara lengsernya bagaimana. Gibran memakai “berniat mundur” sebagai bahasa politik, maka seharusnya ditafsirkan juga secara politik.
Kalau saya jadi Mensesneg, saya akan membenarkan Gibran datang ke Presiden, tapi tidak saya ungkap materi Gibran berniat mundur dan Presiden tidak menolak (ini tidak ada maknanya secara hukum, buat apa?). Saya akan alihkan topik dan bilang Presiden sedang fokus urus Karhutla dan setumpuk persoalan republik lainnya.
Tapi Istana masuk perangkap, dan Gibran dapatlah nada dasarnya sehingga progresi chord dan jalur melodinya dia pegang.
Sorenya dia buat pernyataan. Dengarkan baik-baik: ia bilang menghormati kritik, tapi tak satu kritik pun ia jawab. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) disebutnya “dinamika”, bukan suatu produk hukum peradilan tertinggi yang harus dihormati. Ia bilang tak mau polemik berkepanjangan, tapi memilih Peninjauan Kembali (PK) yang justru adalah jalur lebih panjang.
Ia klaim Presiden memberikan saran supaya ia fight di PTUN, padahal Gibran bukanlah pihak dalam perkara PTUN yang sudah inkracht antara Dirjen Dikdasmen dan H.M. Subhan. Ia bilang akan menghadirkan dokumen dari SD sampai S1, padahal dua pengadilan tertinggi di Indonesia, MK dan MA, sudah memeriksa perkara itu. (Apakah Presiden senaif itu, jika benar yang dibilang Gibran, menyarankan fight di PTUN?)
Bahkan, ia klaim Presiden Prabowo sudah “seperti ayahnya sendiri”, suatu manuver yang mereduksi persoalan politik menjadi persoalan kekeluargaan/dinasti. Pertanyaannya: apakah Gibran juga akan mengakui Prabowo seperti ayahnya sendiri jika Prabowo bukan seorang presiden berkuasa, tetapi lelaki seperti yang ditulis oleh sebuah akun Kaskus bernama fufufafa beberapa tahun silam, yang saya tidak tega menuliskannya di sini?
Dan, sepanjang semua pernyataannya sore itu, satu kata tidak muncul dari mulutnya: mundur!
Pandangan saya, melihat perkembangan situasi dan memahami watak kekerashatian kubu Gibran, mundur (atau kita sebut berhenti atas kesadaran sendiri) adalah jauh panggang dari api.
Tapi jangan pula kita terjebak dalam kesalahpahaman makzul. Konstitusi tidak mengenal kata makzul. Istilahnya pemberhentian: Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR, setelah MK membenarkan pendapat DPR bahwa ia tidak lagi memenuhi syarat.
Problem berikutnya, setelah relatif berhasil memecundangi Presiden, apa iya MPR/DPR, yang sebegitu bejibunnya orang politik, akan juga dipecundangi?
Lagi-lagi saya katakan, batu ujinya satu: kejatuhan Gibran.
Salam,
AEK
