Dalam suatu konferensi pers perkembangan bencana gempa NTT yang ditayangkan langsung stasiun televisi, beberapa hari lalu, saya melihat tiga wartawan dari media mainstream bertanya kepada narasumber dan ketiganya mengawali dengan kalimat yang sama: "Mohon izin..." Moderator yang menerima pertanyaan wartawan itu pun mengawali kalimatnya dengan: "Mohon izin..." Kemudian narasumber dari pihak pemerintah yang diserahi menjawab pertanyaan wartawan itu pun memulai dengan kalimat: "Mohon izin."
Menjijikkan sekali melihat wartawan yang seharusnya merepresentasikan publik yang bebas nan merdeka memulai dengan "mohon izin" ala militer atau birokrasi. "Selamat pagi", "salam", "assalamualaikum" atau sejenisnya adalah kalimat pembuka yang lebih bermartabat dan sopan ketimbang "mohon izin".
Sementara dalam demo 18 Agustus 2026 di Jakarta, saya lihat Wakil Ketua BEM UI Fatimah Azzahra tanpa kalimat "mohon izin" memberondong Kapolres Metro Jakpus untuk mempertanyakan alasan mengapa mahasiswa tidak boleh naik motor dan beraksi di Bundaran HI. Polisi berdalih macam-macam tapi logika Fatimah simpel dan menarik: "Kenapa demo cinta Polri boleh pakai motor, Pak. Kenapa kami tidak bisa?"
Pertanyaan yang sulit dijawab Kapolres karena, betapapun ia berpangkat Kombes, bisa jadi dia harus "mohon izin" atasan dulu untuk menjawab pertanyaan Fatimah.
Disadari atau tidak, Fatimah mengembalikan apa yang beberapa tahun ini hilang dari masyarakat kita: kemerdekaan! Orang merdeka untuk mempertanyakan sesuatu kepada aparat atau penguasa tanpa takut diintimidasi. Orang merdeka untuk berpikir, bergerak, bertindak menentang kebijakan pemerintah yang ngawur. Orang merdeka untuk hidup di negaranya sendiri. Orang merdeka untuk menjadi dirinya sendiri.
Jauh sebelum kita berdebat tentang teknis kebijakan atau inti suatu kasus, kita patut mewaspadai kecenderungan pemerintahan saat ini membawa negara ke arah penyeragaman dalam berbagai aspek melalui program yang dikendalikan dengan sistem komando: MBG, KDMP, Danantara. Penyeragaman berbahaya karena ia mempersempit ruang partisipasi publik, sirkulasi sumber daya negara hanya di tangan segelintir elite, kecenderungan represif terhadap orang yang tak sepaham, serta personalisasi kekuasaan (personalist rule) yang mendorong kepemimpinan ke arah rezim otoriter.
Otoritarianisme tak selalu mensyaratkan kekejaman fisik, tapi ia bisa bekerja lebih subtil lewat sejumlah modus: loyalitas personal sebagai ukuran (pejabat diangkat berdasarkan kepatuhan kepada atasan); sirkulasi elite sempit (inner circle yang kerap berasal dari jaringan personal lama); institusi formal jadi fasad (kabinet, parlemen, partai tetap ada secara formal, tapi fungsinya melemah jadi sekadar alat legitimasi pemimpin tunggal); serta kontrol yang terpusat pada satu titik keputusan.
Personalisme kekuasaan yang bersintesis dengan militerisme itulah yang membangkitkan institusi militer sebagai model organisasi yang memberi kerangka legitimasi bagi konsentrasi kekuasaan di tangan personal Presiden Prabowo Subianto. Logika komando militer (hierarki, disiplin, kepatuhan) dipakai sebagai model tata kelola sipil, termasuk di BUMN. Ini bukan kebetulan: struktur komando militer secara alami memang kompatibel dengan kebutuhan personalist rule untuk menekan otonomi institusi tanpa membubarkannya secara formal.
Kita membutuhkan mahasiswa seperti Fatimah untuk melawan logika kekuasaan semacam itu. Dari mereka, kita membutuhkan gelora muda serta pertanyaan-pertanyaan sederhana dan polos tentang mengapa negara dikelola dengan seburuk ini dan apa pertanggungjawaban pemerintah. Mereka adalah katalis suara orang-orang marjinal yang jauh dari perhatian penguasa. Merekalah yang bisa kita andalkan untuk bertanya: kalau para pejabat se-Indonesia sudah bolak-balik disuruh retret sama presidennya, kenapa masih banyak korupsi, pengangguran, dan Indonesia begini-begini saja?
Maka kita bisa setidaknya membantu perang melawan logika kekuasaan otoriter itu dengan tidak meniru cara berbahasanya. Orang merdeka—manusia seutuhnya—tidak membutuhkan "mohon izin", "perintah", "monitor" dsb. untuk berpikir, berekspresi, dan melakukan sesuatu.
Orang merdeka tidak membutuhkan pura-pura tertawa mendengar lelucon aneh atasannya yang menyarankan anak sekolah pacaran 10 tahun lagi di acara resmi kenegaraan. Orang merdeka tidak munafik dan pura-pura membela salah data kupas bawang Rp700 ribu/kg hanya karena takut jabatannya hilang atau dimutasi ke pelosok sana. Orang merdeka tidak menjilat dengan memuji berlebihan selera aneh Sekretaris Kabinet yang memasang poster film tentang program pemerintah di ruang kerjanya sendiri.
Terakhir, semoga kita semua menjadi manusia merdeka yang sebenarnya. Percuma negara merdeka tapi rakyatnya dipenjara oleh berbagai kebijakan pemerintahnya sendiri.
Salam,
AEK
