Berbagai pernyataan para pejabat nasional yang berkaitan dengan perang AS/Israel vs Iran betul-betul harus kita waspadai. Saya mencium beberapa di antaranya adalah retorika kosong. Bahasa "krisis" ditonjol-tonjolkan yang tujuannya tak selalu demi kepentingan bangsa, tapi agar terlihat sedang "bekerja"—beberapa bahkan terdengar seperti penjilat.
Saya pikir penting bagi kita meneliti nalar dan data di balik klaim para pejabat itu. Jangan sampai masyarakat terjerat insting ketakutan yang ditebar elite sehingga tak bisa melihat kenyataan yang sebenarnya. Kita digiring untuk mengikuti ketakutan akan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita cenderung dibuat percaya begitu banyak berita dari berbagai media tanpa menyadari adanya media bias.
Begitulah drama kekuasaan bekerja. Kebingungan massa adalah lahan paling basah bagi para elite oportunis dan korup.
Ada seorang pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) menulis apakah rakyat Indonesia membayangkan apa jadinya kalau Amerika/Israel mengirim rudalnya ke Indonesia seperti ke Teheran. Jangankan antirudal, kapal perang dan persenjataan kita jauh dari Iran. Ia pun menuding ada "antek Amerika" di pemerintahan Indonesia yang selama ini menghambat pembelian senjata, sebagaimana Prabowo Subianto saat menjadi Menteri Pertahanan di-bully karena meminta anggaran pembelian pesawat tempur. Disebutnya pula pelemahan persenjataan kita melalui mereka yang disebut komprador/pengkhianat seperti pejabat, pengamat, LSM, oknum aktivis, dll.
Pejabat BGN itu tampaknya merasa pelaksanaan MBG sudah sempurna—tak ada keracunan, tak ada celah korupsi, sistemnya bagus—sehingga memiliki banyak waktu buat mencari muka di hadapan Presiden.
Lalu merebak pula ketakutan penutupan Selat Hormuz yang bakal mengganggu pasokan minyak nasional. Ditebarkanlah angka 20 hari sebagai batas kekuatan BBM nasional. Maka, keluarlah pernyataan Menteri ESDM bahwa Indonesia akan mengimpor tambahan minyak dari Amerika. Karena ada perjanjian dagang dengan Amerika, maka bea masuk impor adalah 0%. Di situlah katanya hasil kehebatan Prabowo berdiplomasi.
Ketika perang terjadi pekan lalu, keluarlah rilis: Presiden siap jadi juru runding. Kemudian, para mantan presiden, ketua umum partai, dan sejumlah tokoh politik berkumpul di Istana berjam-jam yang diberitakan sebagai membahas masalah geopolitik. Diciptakanlah drama seolah-olah Indonesia sudah berada di level adikuasa untuk mendamaikan Amerika, Israel, dan Iran. Itu level kenyataan politik yang berbasis fakta dan data historis, atau ilusi macam Timnas Indonesia yang pada 2024 sudah berasa masuk Piala Dunia dan bersaing dengan Argentina dkk?
Saya mengerti, mungkin dunia memang buruk (perang, kemiskinan, korupsi, kelaparan, dsb). Hidup tak selalu baik-baik saja. Tapi apakah yang buruk-buruk itu mesti selalu dimanipulasi untuk kepentingan politik atau kocek pribadi? Pertanyaannya: bagaimana kenyataan sebenarnya? Mana datanya? Apakah bisa dipertanggungjawabkan?
Apa dasar pejabat BGN itu menebar ketakutan Jakarta dirudal oleh Israel/AS? Mengapa ia mengaitkan dengan anggaran alutsista yang ratusan triliun rupiah itu? Apa pula basisnya tudingan bahwa pengamat, LSM, atau aktivis yang mengkritik anggaran alutsista adalah komprador/pengkhianat/antek?
Perang adalah sesuatu yang kompleks dan akumulasi dari berbagai faktor yang terjadi selama bertahun-tahun. Ia tidak cuma dipicu oleh headline berita media dalam 1-2 hari.
Israel dan Iran menganggap satu sama lain sebagai musuh karena berbagai alasan, mulai dari alasan teologis karena penafsiran kitab suci, sampai alasan praktis demi insting bertahan hidup di kawasan. Amerika mungkin berbeda dan menganggap perang adalah bisnis. Financial Times (FT) melaporkan pembunuhan terhadap Ali Khamenei sudah direncanakan sejak 2001, semasa Ariel Sharon memerintahkan Mossad untuk menjadikan Iran sebagai prioritas utama. Sejak itulah digunakan hacker untuk meretas kamera lalu lintas di seantero Iran guna memantau pergerakan Khamenei.
Penganggaran APBN ratusan triliun juga tak semata masalah antek atau bukan antek. Ada aspek sistem keuangan negara, birokrasi, diplomasi internasional, pasar perdagangan global. Jangan-jangan pengamat dan aktivis itu mengkritik anggaran alutsista tujuannya memang untuk mengawal penggunaan uang negara supaya tidak dikorupsi, dan sebaliknya, yang merasa terganggu adalah kartel yang selama ini terbiasa mendapat kucuran APBN untuk bisnis senjata.
Lalu, mana buktinya kalau 20 hari sejak perang terjadi, BBM Indonesia akan habis? Total impor minyak mentah Indonesia, sekitar 20-25% berasal dari kawasan Timur Tengah yang distribusinya melalui selat itu. 80% sisanya dari negara lain seperti Afrika, Amerika Serikat, dan Brasil. Bagaimana bisa 20% gangguan bisa membuat ketahanan energi kita langsung mati total? Kita justru harus mempertanyakan bagaimana selama ini mitigasi risiko pemerintah dilakukan (misalnya diversifikasi pemasok, transisi energi, efisiensi, dsb). Mana yang katanya Strategic Petroleum Reserve (SPR) yang dikelola secara mandiri itu?
Pasar energi global adalah sistem yang sangat kompleks dan saling terhubung. Mengalihkan impor tidak semudah memindahkan barang di meja. Namun, penyederhanaan ini membuat kebijakan tersebut terdengar sangat solutif dan "heroik", yang sangat disukai dalam komunikasi publik.
Saya pikir kita perlu kembali ke dunia nyata. Optimisme tetap harus strategis tapi terukur. Fokus saja pada kekuatan diri sendiri yang kita punya saat ini dan jangan korupsi. Tak perlu retorika dramatis ingin mendamaikan bangsa Persia dan Yahudi. Tak perlu merasa selevel dengan adikuasa dan bangga bisa dapat kehormatan memegang map di samping Donald Trump.
Tapi...
Kutuklah segala jenis penjajahan.
Teriaklah paling kencang tentang perdamaian dunia (suatu hal yang berbeda dengan secara formal tergabung dalam Board of Peace Donald Trump).
Begitulah konstitusi memerintahkan.
Salam,
AEK
