Di Jawa Tengah, perlawanan tak lagi turun ke jalan. Rakyat memilih cara sunyi: menyepikan kantor Samsat.
Nama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi jadi sorotan. Setelah isu beban pajak kendaraan dirasa makin berat, muncul ajakan menunda bahkan menghentikan pembayaran pajak.
Padahal sebelumnya, kebijakan pemutihan pajak 2025 justru diserbu warga. Dalam 3 hari saja, penerimaan tembus Rp28 miliar. Antrean mengular di berbagai Samsat.
Program itu menghapus denda bahkan tunggakan hingga 10 tahun — bukti banyak warga sebenarnya ingin taat, tapi terbebani biaya.
Kini situasinya berbalik. Persepsi kenaikan beban pajak — termasuk efek opsen pajak daerah, memicu resistensi diam-diam. Kantor Samsat yang biasanya penuh, mulai terasa lengang.
Jika tren ini berlanjut, bukan hanya PAD yang terancam, legitimasi kebijakan pemerintah daerah pun ikut dipertaruhkan.
