Mahkamah Konstitusi kembali panas. Bukan karena putusan, tapi karena data absen hakim Anwar Usman dibuka ke publik, dan efeknya langsung bikin telepon berdering.
Data Majelis Kehormatan MK mencatat Anwar Usman absen 81 kali dari 589 sidang pleno, 32 kali dari 160 sidang panel, dan 32 kali tak hadir rapat permusyawaratan hakim. Kehadiran? Sekitar 71 persen. Angka bicara, bukan gosip.
Begitu data itu muncul di media, Anwar Usman langsung menghubungi Ketua MK Suhartoyo dan panitera. Pesannya singkat tapi tegas: “Ini harus diluruskan.”
Anwar berdalih, absensi itu bukan bolos. Ia mengaku sakit sejak awal 2025, sempat terjatuh, harus minum obat tiga sampai empat kali sehari, dan menjalani perawatan rutin.
Masalahnya, publik bertanya: jika hakim konstitusi sering tak hadir, siapa yang menjaga palu keadilan tetap hidup? Karena perkara terus masuk, meski kursi kosong.
MKMK bahkan sudah mengirim surat peringatan resmi. Bukan sanksi, kata mereka. Tapi di mata publik, itu alarm keras soal disiplin di lembaga penjaga konstitusi.
Ironinya, data absen ini baru ribut setelah dibuka ke publik. Seolah transparansi lebih menakutkan daripada ketidakhadiran itu sendiri.
Lagi pula, jika paman Wapres Gibran itu sakit, apa tidak sebaiknya ia diganti dengan hakim yang sehat dan lebih beretika?
