Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026. Jumlah yang bikin APBN langsung berdetak kencang!
Bayangkan: itu bukan cuma sekadar makan siang gratis. Itu lebih dari dua kali anggaran pertahanan nasional dan setara dengan hampir 50 % anggaran pendidikan!
Kritik langsung meledak: ekonom seperti Lili Yan Ing bilang anggaran terlalu gendut, cukup Rp 8 triliun per tahun saja kalau mau efisien.
Aliansi Ekonom Indonesia bahkan menilai angka Rp 335 triliun bisa menekan ruang fiskal, menyedot pajak publik tanpa jaminan tepat sasaran diberikan kepada yang paling memerlukan.
Data pemerintah menyebut target 82,9 juta penerima manfaat, siswa, balita, dan ibu hamil di seluruh Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke. Itu berarti hampir sepertiga penduduk Indonesia ikut MBG.
Tapi bukan tanpa kontroversi: kritik soal eksekusi lambat, penyerapan anggaran yang masih kurang optimal, hingga pro-kontra soal keamanan makanan juga tetap bermunculan.
Kritikus ekonomi bahkan menuding program raksasa ini bisa menggeser prioritas pendidikan dan ekonomi lokal, sementara efeknya ke masyarakat juga masih diperdebatkan.
Belum lagi soal eksekusi: dapur umum, distribusi, pengawasan. Sejarah APBN kita menunjukkan, uang besar sering bocor sebelum sampai ke perut rakyat.
