Seorang ahli jiwa senior pernah mengajari saya cara menilai orang. Ada tiga hal: ucapannya, reaksi spontannya, dan selera humornya.
Ucapan adalah cermin pikiran. Orang yang ucapannya ngawur, kemungkinan besar ngawur pula isi kepalanya. Orang yang berbelit-belit bicaranya patut diwaspadai sebab berpotensi penuh muslihat. Orang yang terlihat santun berlebihan patut dicurigai menyimpan kebohongan.
Kira-kira begitu petuah kenalan saya itu.
Saya jadi ingat petuah itu setelah melihat video mantan Menteri Luar Negeri Malaysia yang menyebut Menteri Dalam Negeri kita tidak berbudi bahasa, perlu belajar adab, dan sekolah lagi. Tetangga kita itu mengomentari pernyataan Tito Karnavian yang dinilai terkesan meremehkan bantuan obat-obatan senilai US$60 ribu (Rp1 miliar) dari salah satu lembaga di Malaysia untuk korban banjir Sumatra. Tito anggap bantuan itu nilainya tidak sebanding dengan anggaran negara, sementara tetangga kita berkomentar harusnya tunjukkanlah sedikit rasa terima kasih. Bahkan, bantuan 60 ringgit pun harusnya dihargai!
Tak cuma malu, sebagai rakyat yang dipungut pajak, saya juga merasa rugi. Sayang sekali uang negara dipakai menggaji pejabat yang dikatai seperti itu. Cap tidak berbudi bahasa adalah pukulan telak bagi pejabat suatu bangsa yang sering gembar-gembor soal adat ketimuran.
Kejadian Sumatra belakangan ini bahkan seperti tidak mengubah sikap dan pola pikir pejabat.
Presidennya justru berbicara tentang menanam sawit di Papua, padahal sedang berlangsung "bencana" alam di Sumatra yang salah satu penyebabnya adalah hutan yang hilang karena sawit. Riset Kompas menunjukkan alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit terbesar terjadi di Sumut, yakni 354.865 hektar atau 51,4 persen dari total alih fungsi lahan menjadi kelapa sawit. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit berikutnya terjadi di Sumbar seluas 176.330 hektar dan Aceh 159.581 hektar.
Menko Pangan malah pamer gotong beras demi pencitraan, menghisap cerutu sambil makan setelah katanya mengunjungi korban, lalu safari podcast sana-sini untuk membela diri setelah dihujani kritik masyarakat.
Menteri Kesehatan kasih laporan ke Presiden sembari berkelakar kalau para tenaga kesehatan (nakes) dikirim ke lokasi bencana naik Hercules saja dan Presiden, kan, bisa foto-foto saat pelepasan.
Di luar kejadian Sumatra, omongan ngawur pejabat lainnya adalah Menteri ESDM yang berkata tidak peduli SPBU swasta mau dijadikan tempat pijat sekalipun. Bahkan, dia bilang, kalau perlu tangki SPBU swasta akan diisi es batu jika tak mau mengikuti kebijakan pemerintah beli BBM mentah dari Pertamina.
Bekas Wamen Ketenagakerjaan juga perlu diingat karena ia berkata gajinya cuma Rp11 juta dan kalau mau tambahan harus pintar-pintar nyopet.
Mobil pengantar MBG menabrak sejumlah siswa SD di Jakarta, tapi Wakil Kepala BGN malah ngelantur berkata ke depannya akan membeli kostum Power Rangers supaya siswa makin bersemangat menyantap MBG. Dia tidak berbicara tentang standar keselamatan global, seleksi SDM yang patut, dan sejenisnya untuk melindungi anak-anak dari kejadian serupa.
Jelas ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar harus sekolah lagi. Mendagri kita yang disuruh sekolah lagi oleh mantan Menlu Malaysia supaya beradab itu adalah bergelar PhD bidang Strategic Studies di Singapura yang lulusnya dengan nilai excellent. Artinya, kertas ijazah tak selalu berbanding lurus dengan adab dan isi otak.
Ini juga bukan soal teknis komunikasi yang biasanya dikasih solusi dengan pengadaan jasa konsultan berbiaya APBN yang output-nya adalah konten medsos, reach, like, subscribe, dan bom komentar buzzer atau pelatihan public speaking yang bisa jadi berujung proyek fiktif.
Ada persoalan besar dari cara kita berbangsa dan bernegara.
Ada masalah besar dalam sistem politik kita yang tak bisa selesai hanya dengan teriak-teriak "nasionalisme" dan "negara kita kaya".
Ada problem moral, etika, kejiwaan... yang sangat mungkin menghambat kemajuan negara kita dalam pergaulan internasional yang lebih dari sekadar angka-angka dan indikator teknis ekonomi.
Bangsa adalah konsep imajiner, yang nyata adalah individu-individunya. Manusia-manusianya. Kualitas manusianya yang menentukan kualitas bangsanya.
Ucapan pejabat kita buruk yang menunjukkan buruk pula cara berpikirnya.
Ucapannya tidak bisa dipegang, mudah mengingkari janji, enteng saja berdusta kalau kepentingannya berganti.
Selera humornya busuk (bayangkan betapa rendahnya guyonan foto-foto di pesawat Hercules saat rakyat Sumatra berduka).
Hatinya tidak tulus, pikirannya licik, empatinya minus (orang tulus takkan pikir gotong beras lalu difoto untuk konten medsos).
Kekuasaan bisa direbut, jabatan bisa diduduki, pemilu bisa "diakali", persepsi orang bisa direkayasa... tapi percayalah yang namanya wibawa dan kredibilitas seseorang tak semudah itu didapat.
Celakanya dua hal itu (wibawa dan kredibilitas) yang absen dari para pejabat sekarang.
Salam,
AEK
