Resolusi 2026 orang menengah-atas Indonesia adalah peningkatan ekonomi dan finansial, sementara mereka yang menengah-bawah ingin lebih dekat dengan keluarga.
Orang menengah-atas memikirkan resolusi tahun baru karena sumber daya mereka relatif stabil sehingga memiliki ruang mental (cognitive bandwidth) yang cukup untuk merencanakan masa depan, sementara yang menengah-bawah tidak demikian dan cenderung berpikir jangka pendek (Kompas, 5/1/2026).
Berarti bisa dikatakan kesejahteraan ekonomi dan kebahagiaan keluarga adalah dua hal yang saat ini setidaknya paling diharapkan orang Indonesia. Karena kita terhimpun dalam ikatan berbangsa dan bernegara, maka tercapainya kedua hal itu akan tergantung pula dengan keputusan-keputusan politik pemimpin/penguasa, dalam hal ini orang-orang kuat yang menyelenggarakan negara.
Siapa saja mereka? Majalah Tempo (5/1/2026) menulis Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya adalah dua orang paling kuat di Indonesia saat ini. Kalau Prabowo sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan masih masuk akal sebagai orang kuat, tapi kalau Teddy? Tempo tak jelaskan alasannya, saya juga kurang paham. Mungkin di antara Anda ada yang lebih tahu alasan masuk akalnya....
Apa isi kepala orang kuat itu bisa kita telusuri dengan mudah melalui bukunya. Dalam Paradoks Indonesia dan Solusinya (2022), Prabowo menyebut sumber penyakit (root cause) ekonomi kita ada di Pasal 33 UUD 1945 yang sudah diganti. Untuk memperbaikinya, kita harus mengembalikan konstitusi ke naskah aslinya, versi 18 Agustus 1945.
Pendeknya begini: dia tidak suka penambahan ayat 4 dalam Pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen (2002) yang menambahkan aturan tentang demokrasi ekonomi. Menurutnya, itu menjadikan ekonomi Indonesia bermazhab pasar bebas. Ia mau ekonomi Indonesia dikuasai oleh rakyat Indonesia, dan negara akan punya tabungan untuk membangun.
Sebanyak 28 kali ia menyebut Tiongkok dalam bukunya. Ia kagum betul dengan kemajuan ekonomi Tiongkok yang katanya harus kita tiru: sungguh-sungguh menerapkan prinsip state capitalism (kapitalisme negara). Dan kita perlu belajar dari kisah Deng Xiaoping yang disebutnya sebagai seorang pemimpin revolusi dalam Partai Komunis Tiongkok.
Semangat Presiden Prabowo membela rakyat, saya puji. Tapi kita perlu kritisi detailnya. Apalagi setahun lebih pemerintahan berjalan, ia punya dua modal penting: dukungan 58% pemilih dalam Pemilu 2024 dan tingkat kepuasan publik 80,9%—menurut Litbang Kompas 4-10 Januari 2025.
Saya tanya AI, apa dan bagaimana sentimen pemberitaan Prabowo berdasarkan data Google Alerts sejak dilantik 20 Oktober 2024 sampai 31 Desember 2025, hasilnya mayoritas pemberitaan dan sentimennya positif: program MBG (38%, positif), hilirisasi dan target pertumbuhan ekonomi 8% (22%, campuran positif-negatif), diplomasi global (BRICS & G20) (15%, sangat positif), ketahanan pangan & food estate Merauke (15%, netral-negatif), serta stabilitas politik & isu kebebasan sipil (10%, negatif). Saya lihat LKBN Antara dan TVRI adalah lengan komunikasi pemerintah yang efektif membentuk hasil positif itu.
Pertanyaannya, dengan segala modal itu, apa yang akan dilakukan Prabowo sebagai orang kuat? Apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Apakah 2026 akan makin riuh, makin represif seperti prediksi Tempo? Apakah resesi akan menghampiri?
Saya pikir kehendak kuat Prabowo untuk mengembalikan konstitusi ke naskah asli akan membuka jalan ke arah perubahan desain politik kekuasaan yang lebih jauh. Niat awalnya memang cuma ingin memangkas kecenderungan mazhab pasar bebas dalam Pasal 33, tapi birahi kekuasaan berpotensi muncul dan mengembalikan negara ke dalam otoritarianisme lama yang dilegalkan konstitusi lama, seperti masa jabatan presiden yang tak dibatasi, dihilangkannya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai sarana rakyat menggugat undang-undang yang tidak adil, lenyapnya Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim, dihapusnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan yang mulai terlihat gejalanya adalah luruhnya kedaulatan rakyat lewat pemilu langsung karena pemilihan kepala daerah (mungkin selanjutnya presiden) akan dikembalikan kepada anggota DPR/DPRD.
Jika Jokowi dijuluki Man of Contradictions oleh penulis Ben Bland, maka bukan tidak mungkin kelak Prabowo dijuluki Man of Paradox. Intinya sama: sudah tapi belum. Belum tapi sudah. Takutnya, Prabowo justru gagal menjalankan apa yang ia tulis sendiri tentang sabda pandito ratu bahwa ucapan kita harus bisa dipegang. Jangan jam dua tahu, jam empat tempe. Jangan bilang "iya", kalau maksudmu "tidak". Jangan memberi janji yang tidak bisa kamu penuhi, karena itu juga sesungguhnya termasuk korupsi.
Katanya negara kuat dan aman adalah prasyarat membangun ekonomi, tapi warga negara yang mengkritik justru mengalami teror dan aparat hukum tak bisa membekuk pelakunya....
Katanya pemilihan langsung itu mahal dan demokrasi kita bisa dikuasai pemodal. Hanya butuh Rp11,8 triliun untuk membeli pengaruh di Indonesia (Rp5 triliun untuk kampanye presiden dan Rp200 miliar per provinsi untuk kampanye gubernur di 34 provinsi, menurut kalkulator Prabowo sendiri), tapi bukankah jika pemilihan dikembalikan ke DPR/DPRD akan membuat pemodal bertepuk tangan karena akan lebih murah membayar kepala anggota parlemen....
Katanya, kalau dalam paham kapitalisme murni, nanti yang sejahtera, yang hidupnya bagus, mapan, dan aman, hanya 1% dari penduduk. Bahkan mungkin 1% dari yang 1%. Hanya beberapa keluarga saja yang benar-benar kaya .... Tapi, bukankah megaproyek ratusan triliunan seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dsb., jika tidak benar diawasi akan memunculkan hal yang sama: segelintir orang kaya bergelimang harta dari bisnis proyek strategis negara....
Tahun 2026—mungkin juga tahun-tahun berikutnya sampai pemilu mendatang—kita akan bergulat dengan paradoks itu: paradoks atas Paradoks Indonesia dan Solusinya Prabowo.
Salam,
AEK
