Negara lagi butuh duit, APBN ngos-ngosan… eh malah ada puluhan perusahaan baja yang main jurus siluman:jualan jalan terus, PPN-nya menghilang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya naik nada. Ada 40 perusahaan baja, mayoritas bermodal asing asal China, diduga mengemplang Pajak Pertambahan Nilai, transaksi ada, faktur pajak nihil.
Modusnya klasik tapi kreatif: jual baja tunai langsung ke konsumen, tanpa laporan, tanpa PPN. Bahkan, menurut Kemenkeu, ada yang pakai KTP lokal, tapi tak bisa ngomong bahasa Indonesia. Administrasi WNI, operasional ala luar negeri.
Potensi kerugian negara? Triliunan rupiah per tahun. Ironis, UMKM disuruh patuh, yang baja justru kebal dan licin.
Purbaya bilang akan “menyikat”. Pertanyaannya satu yang disikat cuma perusahaannya, atau sekalian yang membiarkan?
