Indonesia 2025. Negara katanya demokrasi, tapi aroma barak mulai terasa sampai ruang rapat.
Di bawah Pemerintah Prabowo, serdadu tak lagi cuma jaga perbatasan. Mereka masuk dapur sipil: proyek, birokrasi, sampai urusan yang dulu bukan wilayah loreng.
Media nasional mencatat, peran militer makin “fleksibel”. Dari pertahanan negara, bergeser ke urusan yang seharusnya dikerjakan warga sipil terlatih bukan barisan komando.
Ironisnya, polisi justru disuruh minggir. Mahkamah Konstitusi menegaskan: polisi aktif yang mau jabatan sipil, silakan pensiun dulu. Tegas. Titik.
Hukum ke polisi kencang. Tapi ke militer? Jalannya mulus. Regulasi diperlebar, tafsir dilenturkan, seolah sejarah Orde Baru cuma catatan kaki.
Aktivis dan akademisi mengingatkan: ketika sipil mundur dan serdadu maju, demokrasi biasanya ikut jalan mundur, pelan, tapi pasti.
Indonesia 2025. Bukan darurat perang. Tapi sipil disuruh tenang, sementara negara kembali suka pada sepatu lars.
