Selamat datang kembali di masa lalu. Bukan mesin waktu… tapi wacana politik yang baunya mirip Orde Baru. Partai Gerindra mendukung kepala daerah dipilih DPRD, bukan lagi oleh rakyat.
Alasannya sederhana, klasik, dan terdengar manis: lebih efisien. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, mengklaim biaya pilkada langsung membengkak, dari sekitar Rp7 triliun pada 2015, menjadi lebih dari Rp37 triliun pada 2024.
Solusinya? Cabut saja hak pilih rakyat. Serahkan ke DPRD. Katanya biar lebih terkontrol, lebih hemat, dan tentu saja lebih rapi.
Padahal sejarah mencatat, di era Orde Baru, kepala daerah dipilih elite, hasilnya bukan efisiensi, melainkan sentralisasi, kompromi politik, dan demokrasi semu. Kini wacana itu kembali dipoles dengan jargon baru. Efisiensi katanya.
Tapi rakyat bertanya: ini penghematan anggaran atau pemangkasan kedaulatan?
