Tahun 2024, PT Freeport Indonesia pesta pora. Laba bersih tembus Rp67 triliun. Angka yang cukup untuk bikin rakyat melongo… dan negara? Cuma kebagian remah-remah. Dari puluhan triliun rupiah keuntungan, setoran ke pemerintah pusat dan daerah hanya sekitar Rp7 triliun. Ya, tujuh. Bukan tujuh puluh.
Padahal, negara ini memegang 51 persen saham Freeport. Logikanya mayoritas. Tapi rasanya seperti… punya saham, tak punya kuasa. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyebut kondisi ini keterlaluan. Ia menyoroti indikasi manipulasi perhitungan laba dan setoran yang dinilai merugikan negara.
Sementara Freeport berdalih: semua sudah sesuai kontrak, pajak, dan aturan. Tapi publik bertanya: kalau ini disebut adil, lalu apa definisi ketimpangan? Tambang dikeruk, gunung diratakan, keuntungan mengalir deras… tapi kas negara hanya kecipratan. Freeport untung besar, negara? Disuruh bersyukur.
