Di atas podium, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan penuh percaya diri mengklaim: Indonesia mampu menangani bencana sendiri. Bantuan asing? Tidak perlu. Status bencana nasional? Tak usah.
Namun di lapangan, ceritanya jauh berbeda. Pemerintah Aceh justru mengirim surat resmi ke dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa: UNDP dan UNICEF, meminta dukungan penanganan pascabencana.
Ironisnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengaku tidak tahu-menahu soal surat tersebut. Negara seperti berbicara dengan dirinya sendiri: pusat menyangkal, daerah mencari pertolongan.
Sementara itu, korban terus bertambah, ribuan warga mengungsi, infrastruktur hancur. Tapi dari Jakarta terdengar narasi lama: semua terkendali. Seolah banjir bisa surut dengan pernyataan pers.
Dari Senayan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengingatkan: klaim pemerintah harus dibuktikan dengan logistik, alat berat, dan pemulihan nyata, bukan sekadar retorika kedaulatan.
Bahkan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyebut, bantuan internasional bukan ancaman kedaulatan, melainkan jalan cepat menyelamatkan nyawa manusia.
Maka publik pun bertanya: jika negara benar-benar “bisa sendiri”, mengapa surat ke PBB meluncur diam-diam? Dan jika semua terkendali, mengapa rakyat masih menunggu pertolongan?
