Di tengah rumah hanyut, jalan putus, dan warga berebut mie instan, pemerintah justru menggelar babak baru drama birokrasi: “Penggalangan donasi? Izin dulu dong"
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul muncul bak wasit dadakan, mengingatkan artis, influencer, komunitas, bahkan ibu-ibu arisan: “Sebelum kalian bantu korban, jangan lupa urus izin dari kabupaten, provinsi, sampai pusat.”
Katanya sih gampang, bisa online, cuma dua hari. Ya, dua hari, yang dalam hitungan birokrasi Indonesia kadang terasa setara satu era geologi. Alasan resmi? Transparansi. Donasi kecil cukup audit internal, donasi gede wajib auditor bersertifikat. Supaya uang tidak “menghilang seperti janji kampanye.”
Tapi Gus Ipul juga menenangkan: dalam kondisi darurat, bantu dulu, izinnya belakangan. Semacam: “Silakan tolong, tapi jangan lupa administrasinya yaaa.” Mereka yang pro menyebut ada aturan, ada audit, ada kejelasan. Publik aman dari penipu berkedok kemanusiaan.
Lain lagi yang kontra bilang ini bencana, bukan rapat RT. Tiap menit berharga, bukan buat unggah berkas dan tunggu stempel. Pada akhirnya, rakyat cuma bisa geleng-geleng: di negeri yang banjir belum surut, justru yang ditata duluan adalah izinnya, bukan nyawanya.
