Ini dia drama ekonomi pekan ini: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terancam dibubarkan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tegas: kalau DJBC gagal benahi kinerja dalam 1 tahun, sekitar 16 ribu pegawai bisa dirumahkan. Bayangkan, satu direktorat menahan napas! Penyebabnya kinerja DJBC dinilai buruk. Dari kasus penyelundupan, under-invoicing, hingga barang impor “ilang” membuat tekanan pembenahan semakin mendesak.
Apakah sejarah akan berulang? Pada era Presiden Soeharto, DJBC sempat dibekukan operasionalnya karena praktik penyimpangan dianggap terlalu kreatif. Tahun 1985, pemerintah menunjuk pihak ketiga—termasuk Société Générale de Surveillance (SGS) Swiss—untuk inspeksi barang impor sebelum DJBC kembali mengambil alih pada 1997.
Pendukung pembubaran bilang: “Sudah waktunya reset birokrasi!” Pengkritik membalas: “Tapi negara butuh kontrol perbatasan dan penerimaan cukai.” Faktanya, penerimaan cukai negara mencapai ±213 triliun rupiah di 2024. Tanpa DJBC, angka itu bisa ambruk.
Jadi sekarang DJBC di persimpangan: bangkit dan bersih-bersih, atau mengulang sejarah kelam era Soeharto—dibekukan, diganti, dan 16 ribu pegawainya harus menunggu nasib di ujung jalan. Kalau netizen pilih mana?
