Di negeri yang anggaran keamanannya tembus Rp 131 triliun per tahun, ironi terbesar justru muncul : kalau rakyat panik, yang mereka telepon kenapa bukan Polisi… tapi Damkar.
Damkar yang anggarannya di beberapa kota cuma belasan miliar, mobilnya kadang mirip museum berjalan, tapi tetap datang paling cepat. Ini bukan komedi, ini kenyataan.
Sampai Menko-Kumham Yusril heran: kenapa semua masalah kecil larinya ke Damkar? Dari ular di dapur sampai soket meleleh. Jawabannya? Damkar hadir sebelum situasi trending.
Ketua Tim Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, bilang Polri harus ‘siap berubah’. Bahasa halusnya reformasi. Bahasa rakyatnya? ‘tolong jangan datang pas sudah ramai di media.’
Padahal, di atas kertas Polri jagoan. World Internal Security and Police Index (WISPI) menempatkan Polri di tiga besar dunia dalam efektivitas keamanan, skor 0,920. Survei Indikator Mei 2025 bilang 67% warga puas soal penindakan premanisme.
Tapi publik juga lihat kenyataan lain: laporan lambat, kasus viral lebih cepat ditindak, dan drama-drama penegakan hukum yang kadang lebih tegang dari sinetron prime time.
Makanya, pertanyaannya bukan lagi soal prestasi, tapi pelayanan. Kalau Damkar bisa datang dalam hitungan menit—dengan anggaran secuil—masa Polri dengan triliunan rupiah masih kalah start?
